LINTAS-KHATULISTIWA.COM. Pangkep, 13 Desember 2025 – Dalam gelombang kemarahan yang meluas, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Siang, Kabupaten Pangkep, di tuntuk Mundur setelah krisis pelayanan kesehatan tahun ini memicu protes besar dari pasien, aktivis, dan anggota dewan. Kasus-kasus seperti tumpukan pasien, sistem antrian offline yang mengabaikan pendaftaran online, serta insiden medis yang hampir tragis membuat rumah sakit yang diharapkan menjadi “penjaga hidup” justru menjadi simbol kegagalan pemerintah daerah.
Pada pagi yang seharusnya menjadi awal pekercikan di Hari Senin, suasana RS Batara Siang justru menjadi sarang kecewa. Puluhan hingga Ratusan pasien dari berbagai desa dan pulau datang dengan harapan mendapatkan pengobatan setelah dirujuk dari Puskesmas. Namun, antrian panjang dan sistem pelayanan berantakan membuat banyak orang kecewa. “Saya sudah mendaftar online sejak pagi, tapi nomor yang dipanggil justru dari daftar manual. Kami merasa diabaikan,” keluh , seorang ibu yang datang dari Pulau
Petugas medis, sementara itu, disoraki karena dianggap lebih sibuk mengikuti rapat administratif daripada menangani kegawatdaruratan. “Apakah manusia hidup lebih penting daripada rapat? Jika ya, sistem ini sudah tidak relevan,” protes seorang pasien yang mengalami gangguan jantung.
Ini bukan pertama kalinya RS Batara Siang menjadi pusat kritik. Tahun 2021, Fadillah, seorang ibu yang baru saja melahirkan, mengalami trauma setelah bayinya hampir dicabut oleh orang tidak dikenal tanpa dokumen resmi. “Saya panik. Saya tidak tahu siapa yang mengambil bayi saya. Dokter bahkan tidak memberi tahu risikonya,” katanya.
Tahun 2023, aksi unjuk rasa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) memperjuangkan penegakan hukum terhadap manajemen rumah sakit setelah keguguran janin pasien Mardatillah (30) yang disebut disebabkan oleh kelalaian medis.
Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 jelas menetapkan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang layak, cepat, dan humanis. Namun, di RS Batara Siang, sistem online yang seharusnya mempercepat layanan justru membingungkan pasien. Data pendaftaran online sering tidak tersinkron dengan daftar manual di poliklinik. “Ini bukan sekadar kesalahan teknis, tapi kegagalan visi pemerintah dan DPRD dalam memantau kinerja rumah sakit,” kata Ansar, Ketua PMII Cabang Pangkep, yang terus mengkritik inefisien manajemen RSUD.
Komisi II DPRD Kabupaten Pangkep sebelumnya mengadakan sidak terkait keluhan pasien, tapi tidak ada perubahan signifikan. Anggota dewan disorot karena tidak tegas menindaklanjuti laporan masyarakat. “Jika ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin nyawa manusia akan menjadi korban,” peringatkan aktivis kesehatan, Fadillah.
Keputusan Direktur RS Batara Siang untuk mundur diharapkan menjadi titik balik. Namun, tindakan simbolik ini hanya akan berpengaruh jika diikuti dengan reformasi struktural: evaluasi sistem pendaftaran, peningkatan sumber daya manusia, dan transparansi pengawasan oleh dewan. “Kami tidak butuh direktur yang fokus pada laporan keuangan, tetapi pemimpin yang berempati pada hidup manusia,” desak para Pasien yang kesal
Kasus RS Batara Siang bukan hanya cerminan kegagalan rumah sakit, tapi juga refleksi dari pemerintahan yang lalai. Dengan kepadatan populasi di Pulau Sulawesi yang meningkat, infrastruktur kesehatan harus diperbaiki dengan cepat. “Setiap keluhan pasien adalah peringatan bagi pemerintah. Jangan tunggu tragedi lagi untuk mengambil tindakan,” tutup Ansar.
