Lintas-Khatulistiwa.com | Jakarta, 27/1. Eurico Guterres, seorang tokoh pro-Indonesia di Timor Leste, memiliki ambivalensi yang kompleks. Di satu sisi, dia dianggap sebagai pahlawan oleh beberapa orang karena perjuangannya untuk Indonesia, namun di sisi lain, dia juga dituduh terlibat dalam kejahatan kemanusiaan dan pembantaian di Timor Leste
Sebagai mantan pemimpin milisi Aitarak, Guterres terlibat dalam beberapa insiden kekerasan, termasuk Pembantaian Gereja Liquiçá pada April 1999. Dia juga dituduh sebagai otak di balik serangan terhadap rumah Manuel Carrascalão, seorang tokoh pro-kemerdekaan Timor Leste
Namun, Guterres juga memiliki hubungan yang dekat dengan beberapa tokoh Indonesia, termasuk Prabowo Subianto, yang memberinya penghargaan Patriot Bela Negara. Dia juga menerima penghargaan Bintang Jasa Utama dari Presiden Joko Widodo pada 2021, yang memicu kontroversi dan kritik dari berbagai pihak
Ambivalensi Guterres ini mencerminkan kompleksitas situasi politik di Timor Leste dan Indonesia pada masa itu. Dia adalah contoh dari bagaimana seseorang dapat dianggap sebagai pahlawan oleh beberapa orang, namun juga sebagai penjahat oleh orang lain
Nama Eurico Barros Gomes Guterres adalah salah satu nama yang paling memecah belah dalam pusaran sejarah akhir Timor Timur. Bagi sebagian orang, ia adalah lambang kesetiaan yang tak tergoyahkan pada Merah Putih, seorang pejuang yang berani membela integrasi dengan Indonesia. Namun bagi yang lain, ia adalah representasi dari wajah gelap kekerasan yang menghantui Timor Timur pasca referendum 1999.
Satu hal yang tak terbantahkan:
Eurico Guterres bukanlah figur biasa. Ia adalah produk dari era yang mendidih, brutal, dan sarat dengan tarik menarik kepentingan politik yang kompleks.
Merah Putih di Tangan, Api di Belakang:
Awal Mula Sang Simbol Loyalitas
Hari itu di Cipinang, Eurico Guterres keluar dari penjara bukan sebagai sosok yang tertunduk lesu. Rambut gondrong, brewok tebal, dan tubuh yang kekar menjadi ciri khasnya. Di depan kerumunan dan kamera, ia dengan bangga mengibarkan dan mencium bendera Merah Putih. Gestur ini seolah menegaskan pesan yang tak terbantahkan: ia tak pernah menunjukkan penyesalan atas perannya dalam barisan pro integrasi.
Lahir di Viqueque, Timor Timur, sebuah wilayah yang sejak lama menjadi arena pertarungan identitas dan loyalitas, Eurico muda sudah tenggelam dalam pusaran politik integrasi. Dalam narasi yang dibangun oleh kalangan pro Republik Indonesia, Eurico dikenal sebagai “pejuang integrasi”. Sebaliknya, dalam catatan pelanggaran hak asasi manusia internasional, namanya terukir sebagai salah satu aktor utama di balik gelombang kekerasan. Dua dunia yang bertolak belakang ini menyatu dalam satu sosok yang penuh kontradiksi.
Dari Gada Paksi ke Aitarak:
Evolusi Sang Panglima Milisi
Jauh sebelum referendum pada tahun 1999, Eurico Guterres sudah aktif dalam jaringan organisasi pro integrasi. Ia dikenal sebagai bagian dari Gada Paksi (Garda Muda Penegak Integrasi). Pada pertengahan tahun 1990 an, kelompok pemuda ini gencar diberitakan mendapatkan pelatihan dan dukungan dari unsur militer Indonesia, khususnya dari kesatuan elite seperti Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
Dari sinilah kemudian lahir jaringan milisi sipil bersenjata yang kelak memainkan peran dominan dalam gejolak politik Timor Timur. Di Dili, Eurico Guterres menjadi pemimpin milisi Aitarak, salah satu kelompok yang paling ditakuti pada masanya. Aitarak bukan sekadar sebuah organisasi; ia telah menjelma menjadi simbol teror bagi mereka yang mendukung kemerdekaan, sekaligus dianggap sebagai benteng terakhir Republik Indonesia oleh para pendukung integrasi.
Ketika berbagai milisi pro integrasi kemudian disatukan di bawah satu payung besar, yaitu Pasukan Pejuang Integrasi (PPI), Eurico Guterres naik ke jenjang kepemimpinan yang lebih tinggi. Ia menjabat sebagai wakil panglima, mendampingi João Tavares. Struktur komando yang mereka bangun jelas dan rapi. Ini menunjukkan bahwa mereka bukanlah sekadar gerombolan liar, melainkan kekuatan yang terorganisir, bersenjata, dan memiliki jaringan politik yang kuat.
Referendum 1999: Saat Sejarah Meledak dalam Api dan Darah
Tahun 1999 menjadi titik didih bagi Timor Timur. Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, memberikan dua opsi krusial: otonomi khusus atau sepenuhnya merdeka. Sejak awal, aparat keamanan Indonesia sudah memprediksi potensi kekacauan yang luar biasa. Bahkan, pengakuan dari Jenderal Wiranto, Panglima ABRI saat itu, menunjukkan bahwa kerusuhan hampir tak terhindarkan.
Di lapangan, negara seolah kehilangan kendali. Milisi pro integrasi dan kelompok pendukung kemerdekaan saling berhadapan dalam konfrontasi yang mematikan. Aparat kepolisian tampak lumpuh, sementara upaya pelucutan senjata dilakukan secara setengah hati. Senjata yang seharusnya dikumpulkan justru tetap beredar di tangan kelompok kelompok yang berseteru. Ketika hasil jajak pendapat diumumkan—dengan mayoritas 78,5 persen memilih merdeka—api kekerasan pun menyala tak terkendali.
Dili dibakar.
Kota Maliana hancur lebur. Gereja Suai menjadi saksi bisu tragedi pertumpahan darah. Rumah Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo diserang. Dunia internasional menyaksikan Timor Timur terbakar dari layar televisi, memunculkan gelombang kecaman dan keprihatinan global.
Di tengah kekacauan tersebut, nama Eurico Guterres disebut sebut di mana mana, menjadi sorotan utama dalam narasi kekerasan yang terjadi.
Pengadilan, Vonis, dan Celah Hukum: Jejak Keadilan yang Meragukan
Eurico Guterres didakwa sebagai provokator utama dalam insiden penyerangan rumah Manuel Carrascalão pada 17 April 1999, yang menelan korban jiwa belasan orang. Pada tahun 2002, ia divonis 10 tahun penjara. Vonis ini dikuatkan hingga tingkat kasasi. Namun, drama hukum atas kasusnya belum berakhir di situ.
Pada tahun 2008, Mahkamah Agung Indonesia mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) atas kasus Eurico. Fakta baru atau novum diklaim telah ditemukan. Alhasil, Eurico Guterres dibebaskan dari sisa hukumannya.
Kalimat yang terlontar darinya setelah bebas terdengar dingin dan tegas, “Orang yang sudah diadili tidak bisa diadili dua kali.” Pernyataan ini mencerminkan penolakannya terhadap penerapan hukum internasional terkait kejahatan HAM, dan ia merasa telah memenuhi kewajiban hukumnya berdasarkan hukum Indonesia.
Dengan bebasnya Eurico Guterres, satu per satu terdakwa kasus pelanggaran HAM di Timor Timur juga mulai terbebas. Negara seolah berusaha menutup buku sejarah, meskipun halaman halamannya masih berlumur darah dan duka.
Antara Loyalitas Buta dan Luka Sejarah yang Dalam
Eurico Guterres adalah potret pahit dari kompleksitas konflik Timor Timur: sebuah perpaduan antara nasionalisme yang ekstrem, militerisme yang kaku, dan politik identitas yang rapuh, semuanya bercampur tanpa rem pengaman. Ia bukanlah sekadar individu, melainkan representasi dari sebuah sistem—di mana milisi sipil dijadikan alat politik dan kekerasan dilegalkan oleh situasi yang genting dan penuh manipulasi.
Bagi para pendukungnya, Eurico Guterres adalah simbol keberanian yang tak gentar dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, bagi para korban dan keluarga mereka, ia adalah luka yang tak tersembuhkan, simbol kebiadaban yang masih membekas.
Sejarah Timor Timur tak dapat dibaca hanya dalam nuansa hitam putih. Namun, satu pelajaran penting yang bisa diambil adalah:
Ketika negara bermain api dengan memanfaatkan milisi sipil dan memupuk loyalitas buta, yang terbakar bukan hanya wilayah fisik semata—melainkan kemanusiaan itu sendiri. Dan Eurico Guterres akan selalu dikenang sebagai salah satu wajah paling keras dari babak paling kelam dalam sejarah Timor Leste.
