LINTAS-KHATULISTIWA.COM Pangkep, 20 Januari 2024 – Ribuan tenaga kesehatan Tenaga harian Lepas (honorer) di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, hari ini menyampaikan keluhannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Mereka menuntut perlakuan lebih baik dan pengakuan atas peran vital mereka di masyarakat.
Para pekerja ini, yang banyak di antaranya telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun di sektor kesehatan tanpa status tetap, mengungkapkan rasa frustrasi yang mendalam atas berbagai masalah mulai dari ketidakamanan pekerjaan hingga gaji yang tidak memadai. Seorang juru bicara kelompok tersebut, sebut saja dirinya sebagai “Sibaco,” mengutarakan inti dari kekhawatiran mereka dalam pidato yang penuh semangat kepada para anggota DPRD.
Sibaco menyoroti kesenjangan yang mencolok antara sumber daya yang dialokasikan untuk pendidik dan pekerja kesehatan. “Kami memahami keterbatasan anggaran, tetapi ketidakseimbangannya sangat mencolok,” jelas Sibaco. “Ada Ribuan posisi pendidik sementara standar kesehatan masih belum terpenuhi. Bahkan staf yang minim pun jarang. Selama pandemi, pekerja kesehatan berada di garis depan. Sementara guru bekerja dari rumah, kami berada di sana, sehingga membahayakan kesehatan kami.”
Ia juga mempertanyakan jumlah posisi pemerintah yang dialokasikan untuk tenaga kesehatan melalui skema PPPK (Perjanjian Kerja Pemerintah). “Apakah jumlah posisi PPPK untuk tenaga kesehatan mencukupi dengan kebutuhan? Saya rasa tidak. Lihat saja pandemi ini. Tenaga kesehatan adalah garda terdepan, yang pertama kali berhadapan dengan pasien. Namun, gaji yang kami terima tidak mencerminkan tanggung jawab kami.”
Sibaco menekankan bahwa tuntutan mereka tidak selalu untuk posisi permanen langsung. “Kami bahkan tidak meminta posisi permanen saat ini,” katanya. “Kami hanya meminta pengakuan dan kompensasi atas pekerjaan kami. Kami menginginkan posisi paruh waktu atau penuh waktu yang mencerminkan nilai kami.”
Pembicara kemudian mengalihkan fokus ke peran penting yang dimainkan oleh tenaga kesehatan THL dalam operasi rumah sakit, terutama selama keadaan darurat. “Lihatlah ruang gawat darurat,” tantang Sibaco. “Mayoritas perawat yang bertugas, terutama yang bekerja pada shift malam, adalah pekerja kontrak. Pegawai negeri sipil terutama bekerja pada shift siang. Sering kali, jantung rumah sakit terdiri dari pekerja Honorer.”
Sibaco merangkum tuntutan mereka, mendesak anggota DPRD untuk “benar-benar memperjuangkan posisi tenaga kesehatan.”
Menutup permohonan emosionalnya, Sibaco membagikan pantun tradisional (puisi berirama empat baris) yang merangkum tantangan yang dihadapi oleh para pekerja kesehatan kontrak:
“Ke Jakarta naik pesawat, perjalanan cuma berdua,
Sedih banget jadi perawat, kerja keras banget, gajinya pas-pasan.”
(Terjemahan: “Ke Jakarta dengan pesawat, hanya berdua dalam perjalanan,
Sedih sekali menjadi seorang perawat, bekerja sangat keras, gajinya pas-pasan.”)
Rapat yang dipimpin oleh Anggota Komisi II DPRD H.M Lutfi Hanafi, SE, beserta Wakil Ketua 1 H. Andi Ilham Zainuddin dan Ibu Syamsinar tersebut menyampaikan bahwa sebagai anggota DPRD yang memiliki fungsi pengawasan, akan membahas hal tersebut. Mereka memastikan akan meneruskan hal tersebut kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait terkait kebijakan, mekanisme, prosedur, dan persyaratan yang dibutuhkan sesuai amanat PAN RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).
Pertemuan tersebut menyoroti posisi yang tidak menentu dari tenaga kesehatan THL di Pangkep dan menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk peninjauan menyeluruh atas pekerjaan dan kompensasi mereka dalam sistem perawatan kesehatan. Komitmen DPRD untuk penyelidikan lebih lanjut menawarkan secercah harapan bagi para pekerja yang berdedikasi ini yang mencari pengakuan yang adil atas kontribusi mereka yang tak ternilai bagi masyarakat.
