Lintas-Khatulistiwa.com. Jakarta| Ketua Dewan Pendiri Laskar Merah Putih Markas Besar LMP, H. Ade Erfil Manurung, SH, dalam konferensi persnya di Mabes LMP, Jalan Maester, Jatinegara, Jakarta Timur, memberikan klarifikasi terkait Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta atas gugatan Nomor 215/G/2026/PTUN Jakarta.
Klarifikasi tersebut disampaikan langsung oleh H. Ade Erfil Manurung, SH, didampingi jajaran pengurus Mabes LMP.
Dalam konferensi pers tersebut, Ade Erfil menyampaikan kabar gembira terkait putusan tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh Panji CS yang menggugat Menteri Hukum dan HAM untuk membatalkan SKTPH atau Surat Keterangan Berbadan Hukum di bawah komando Ketua Umum LMP H. Arsyad Cannu, dinyatakan ditolak atau tidak diterima (N.O / Niet Ontvankelijk).
“Alasan hakim menjelaskan bahwa penggugat tidak punya legal standing atau tidak punya kapasitas kepentingan hukum untuk melakukan gugatan terhadap Menteri Hukum dan HAM. Artinya bahkan tidak masuk dalam pokok perkara,” ujar Ketua Dewan Pendiri Laskar Merah Putih Mabes LMP, H. Ade Erfil Manurung, SH dalam konferensi persnya di Mabes LMP, Jalan Maester, Jatinegara, Jakarta Timur.
Menurutnya, putusan N.O tersebut bukan sekadar cacat formil kecil, melainkan cacat dari akar yang paling dalam.
“Dalam hukum PTUN, kalau gugatan diputus N.O karena tidak punya legal standing, artinya penggugat dianggap bukan pihak yang dirugikan dan tidak berhak menggugat sama sekali,” tegasnya.
Ade Erfil juga mengaku dalam persidangan, dirinya sebagai saksi telah menyampaikan kepada majelis hakim bahwa penggugat tidak berhak menggugat Menteri Hukum dan HAM karena bukanlah pihak yang dirugikan. Ia menyebut hakim menerima pernyataan tersebut.
5 Poin Klarifikasi Ketua Dewan Pendiri LMP:
1. Putusan N.O Artinya Kalah Telak
Ketua Dewan Pendiri menegaskan putusan N.O berarti penggugat dianggap bukan siapa-siapa di Laskar Merah Putih dan tidak berhak menggugat. Hakim tidak perlu memeriksa pokok perkara karena dari awal yang menggugat bukan orang yang tepat.
2. Soal SK 24 Jam Dinilai Fitnah Terhadap Negara
Tuduhan Kemenkumham menerbitkan SK kurang dari 24 jam saat dualisme disebut tuduhan ngawur. Menurut Ade Erfil, Kemenkumham menerbitkan SK karena berkas pihaknya lengkap sesuai Permenkumham. Justru berkas pihak Panji CS yang diblokir notaris karena tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat AD/ART.
“Kalau berkas Anda lengkap pasti terbit. Jangan salahkan negara karena Anda gagal administrasi,” ucapnya.
3. Akta 2014 Sudah Tidak Relevan*
Pihak Panji CS memang tercatat sebagai salah satu pendiri 2014, namun setelah 2014 LMP sudah beberapa kali Munas dan perubahan AD/ART serta pergantian Ketua Umum yang semuanya sudah disahkan di Kemenkumham dengan SKU terbaru.
“Menjadi pendiri tidak berarti menjadi pemilik abadi organisasi. Kekuasaan tertinggi ada di Munas, bukan di MTDP,” tegasnya.
Ia juga menyebut MTDP sudah demisioner dan tidak punya wewenang lagi memberhentikan Ketua Umum yang sah yang memiliki SK Kemenkumham.
4. Soal Plt Ketua Umum Mandat MTDP Dinilai Abal-abal*
Tidak ada satu pasal pun di AD/ART LMP terbaru yang memberi wewenang MTDP mengangkat Plt Ketua Umum. AD/ART yang berlaku adalah AD/ART terakhir yang sudah disahkan Kementerian Hukum dan HAM, bukan AD/ART 2014. Rapat pleno MTDP yang dimaksud disebut tidak dihadiri pengurus Mabes yang sah sehingga ilegal.
5. Soal Seragam dan Atribut, Hak Merek Milik Mabes LMP yang Sah*
Memang seragam dibeli pakai uang pribadi anggota. Tapi logo, merek, nama Laskar Merah Putih, baret dan desain seragam adalah hak merek dan hak cipta milik Mabes LMP yang sah sesuai UU Merek Nomor 20 Tahun 2016.
“Yang tidak berhak dilarang memakai merek orang lain. Panji CS sudah dinyatakan tidak punya legal standing oleh PTUN, maka mereka tidak berhak lagi memakai atribut LMP. Yang kami lakukan bukan premanisme tapi penertiban atribut organisasi agar tidak disalahgunakan,” ujarnya.
Ia menegaskan, jika masih membandel memakai atribut LMP secara ilegal, pihaknya akan melaporkan pidana pemalsuan merek dan penipuan
