Oleh: Mantan PATRIOT 98
JAKARTA, Berdasarkan Pengalaman dan Analisa Intelejen, saya melihat ada motif terselubung yang berbahaya di balik mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi.
Glorifikasi Politik adalah upaya membesar-besarkan, mengagung-agungkan, atau mengkultuskan seorang tokoh, partai, atau peristiwa politik secara berlebihan, sampai terlihat jauh lebih hebat, suci, dan heroik dari kenyataannya. Bukan lagi sekadar memuji, tapi sudah dibungkus jadi narasi pahlawan.
Dan itulah yang sedang terjadi sekarang.
Langkah mundur yang sudah dilakukan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto berpotensi besar dibalikkan narasinya di ruang publik. Seolah-olah sang Wapres adalah martir politik yang berjiwa besar demi menyelamatkan stabilitas bangsa, bukan karena terdesak oleh pembatalan ijazahnya oleh Mahkamah Agung.
Skenario pembalikan opini ini sangat taktis sekaligus mematikan. Sengaja dirancang untuk membangun sentimen bahwa keluarga Solo sedang “dizolimi” oleh kepungan elite partai politik di parlemen.
Jika momentum ini sukses digulirkan, kubu Solo justru menjadi pihak yang paling diuntungkan. Mereka berpeluang meraup gelombang simpati dan dukungan luar biasa dari masyarakat akar rumput yang emosional.
Strategi penokohan ulang ini diprediksi sengaja disiapkan sebagai investasi jangka panjang. Tujuannya untuk menjaga daya tawar politik serta popularitas Gibran agar tetap menyala sebagai kandidat potensial menyongsong kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mendatang.
Dampak dari skenario glorifikasi ini berbahaya bagi konsolidasi kekuasaan Presiden Prabowo Subianto, karena dapat memicu polarisasi baru di tengah masyarakat sipil.
Di sisi lain, masa depan politik Gibran diproyeksikan akan tetap menjadi magnet bagi partai-partai politik oportunis di Senayan yang berniat memanfaatkan jaringan logistik dan pengaruh loyalis Joko Widodo.
Karena itu, publik diimbau untuk bersikap kritis dalam membaca setiap manuver di balik layar perihal mundurnya sang Wapres secara resmi ini. Jangan sampai dinamika hukum tata negara yang murni menguji akuntabilitas administrasi, menjadi bias oleh dramatisasi sinetron politik di media sosial.
