JAKARTA .Lintas-Khatulistiwa.com | – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, terpaksa menunda agenda kunjungan kerjanya ke Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Keputusan ini diambil berdasarkan rekomendasi keamanan yang disampaikan oleh satuan tugas pengamanan VVIP.
Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Amrin Ibrahim, yang juga menjabat sebagai Komandan Satgas Pengamanan VVIP, menjelaskan alasan di balik penundaan tersebut. “Saya selaku Komandan Satuan Tugas Pengamanan VVIP karena melihat pertimbangan keamanan di Yahukimo sampai dengan pagi ini, saya menyarankan kepada Bapak Wapres untuk tidak melakukan kunjungan ke Yahukimo,” ujar Mayjen TNI Amrin Ibrahim kepada sejumlah wartawan pada Rabu, 14 Januari 2026.
Rekomendasi penundaan ini didasarkan pada informasi intelijen yang diterima oleh pihak keamanan regarding situasi di Yahukimo.
“Dari pertimbangan intelijen, kami melihat ada gerakan gerakan dari kelompok kelompok yang tidak bertanggung jawab di sana yang menurut pertimbangan kami untuk keamanan VVIP tentunya sangat tidak memungkinkan,” ungkap Mayjen TNI Amrin Ibrahim. Ia menambahkan, meskipun Wakil Presiden sangat berkeinginan untuk mengunjungi Yahukimo, demi keselamatan, saran penundaan ini diberikan.
Meskipun demikian, Mayjen TNI Amrin Ibrahim menyatakan bahwa pihaknya menyarankan agar kunjungan kerja Wakil Presiden ke Yahukimo dijadwalkan ulang.
“Tentunya kami menyarankan untuk melakukan penjadwalan kembali, karena masyarakat Yahukimo tentunya sangat ingin bertemu dengan Bapak Wakil Presiden,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menjalankan agenda kunjungan kerja di Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Wamena. Dalam rangkaian kunjungannya di Papua, beliau didampingi oleh jajaran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, yaitu Velix Wanggai dan Ribka Haluk, serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Penundaan kunjungan ini menyoroti kompleksitas tantangan keamanan yang masih dihadapi di beberapa wilayah Papua, meskipun pemerintah terus berupaya mendorong pembangunan dan kesejahteraan di daerah otonomi baru tersebut.
Jadwal ulang kunjungan diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi Wakil Presiden untuk tetap bersua dengan masyarakat Yahukimo di masa mendatang, ketika situasi keamanan dinyatakan kondusif.”‘Pungkas Pangdam
