Jakarta – Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali menegaskan komitmennya untuk menegakkan kebebasan berpendapat sebagai prinsip dasar demokrasi Indonesia. TNI menegaskan bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasi, pendapat, bahkan kritik secara terbuka dan bertanggung jawab.
“TNI berkomitmen penuh untuk mendukung kebebasan berpendapat sebagai bagian dari nilai-nilai demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasi, pendapat, dan kritik secara terbuka dan bertanggung jawab. Dalam sistem demokrasi, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan menjadi kekuatan untuk membangun bangsa yang lebih baik,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, dalam keterangannya, Selasa, 27 Mei 2025.
Mayjen TNI Sianturi menegaskan pentingnya menjaga ruang demokrasi. TNI, lanjutnya, memegang teguh asas netralitas dan tidak akan pernah ikut serta dalam upaya membungkam suara publik.
“Tugas pokok TNI adalah menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa Indonesia, serta tidak mencampuri urusan politik praktis,” jelasnya.
TNI dengan tegas mengecam segala bentuk intimidasi terhadap individu atau kelompok. Mayjen TNI Sianturi menghimbau warga untuk melaporkan setiap kejadian intimidasi yang dialami.
“Aparat penegak hukum berwenang untuk mengusut dan menindaklanjuti laporan tersebut guna mengungkap pelaku sebenarnya. Mari kita bersama-sama mencari, mengusut, dan mengidentifikasi pelaku sebenarnya, agar tidak saling curiga dan menciptakan narasi yang memojokkan lembaga,” ajaknya.
Lebih lanjut, TNI mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap upaya provokasi dan manipulasi opini yang menyesatkan. TNI dengan tegas menolak segala tuduhan yang ditujukan kepada TNI tanpa bukti, data, dan fakta.
“TNI tidak pernah dan tidak akan pernah melakukan tindakan intimidasi terhadap warga negara yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat,” kata Mayjen TNI Sianturi.
“Framing dan narasi menyesatkan yang diciptakan tanpa data/fakta yang kredibel, tendensius, dan tidak objektif semakin menunjukkan dengan jelas bahwa target utamanya adalah merekayasa persepsi bahwa TNI dan pemerintah saat ini adalah pemerintahan yang militeristik dan antidemokrasi,” imbuhnya.
TNI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas, mengutamakan dialog, komunikasi, dan klarifikasi, serta menyelesaikan perbedaan secara bermartabat. Mayjen TNI Sianturi meyakini demokrasi akan tumbuh subur jika dibina bersama dengan saling menghormati, menjunjung tinggi hukum, dan menghindari tudingan yang tidak berdasar.
“TNI tetap konsisten dalam mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Laporan: Puspen TNI Cilangkap.
