LINTAS-KHATULISTIWA.COM. PANGKEP – Sebuah bandara swasta yang beroperasi di dalam kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, kritik keras dilontarkan oleh seorang Ketua Harian Laskar Merah Putih Markas Cabang Kab.Pangkep.M.Taslim.SH , yang menyoroti keberadaan fasilitas tersebut sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan negara dan potensi kerugian ekonomi yang masif.
Ketua Harian LMP. Marcab Kab.Pangkep menyatakan, bandara yang ironisnya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2018 ini, beroperasi tanpa kehadiran perangkat negara esensial seperti Bea Cukai, Imigrasi, dan keamanan formal. Situasi ini menciptakan apa yang disebutnya sebagai “republik dalam republik,” di mana pintu keluar masuk barang dan tenaga kerja asing (TKA) dapat terjadi tanpa pengawasan yang memadai.
“Berlabel bandara pribadi, tapi diresmikan Jokowi tahun 2018. Konon tanpa keamanan, Bea Cukai dan Imigrasi. Serasa republik dalam republik,” tegasnya (26/11/2015)
Lanjut Ketua Harian Laskar Merah Putih Kab.Pangkep, Dugaan kuat mengarah pada adanya upaya sistematis untuk membungkam kebenaran di balik operasi bandara ini. Ketua Harian Laskara Meraha Putih Kab.Pangkep mendesak agar operasi intelijen yang diduga telah “dibekukan oleh penguasa untuk membungkam pengkhianatan ini” segera diusut tuntas.
“Kasus ini memang sangat mencurigakan dan seolah olah ada upaya untuk membungkam kebenaran,” tambahnya.
Kegusaran ini semakin memuncak dengan terkuaknya fakta bahwa keberadaan bandara tanpa pengawasan negara ini berhasil diungkap oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Menteri Sjafrie secara terang terangan mengungkap fakta mencengangkan terkait sebuah bandara di Morowali yang beroperasi tanpa perangkat negara seperti Bea Cukai maupun Imigrasi. Ini semakin memperkuat dugaan adanya konkalikong atau kongkalikong yang melibatkan oknum oknum berkuasa.
“Hal ini sangat mencengangkan setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap fakta mencengangkan terkait sebuah bandara di Morowali, Sulawesi Tengah, yang beroperasi tanpa perangkat negara seperti Bea Cukai maupun Imigrasi,” ujar
Ketua Haruan LMP juga, menyoroti penemuan krusial ini. Kuat dugaan adanya konkalikong yang dilakukan oleh oknum dua komisioner mantan jenderal dan keterlibatan pejabat tinggi.
Ketua Harian Laskara Merah Putih Marcab Kab.Pangkep tak segan menyerukan kepada Presiden untuk segera menyeret para oknum pelaku yang terlibat dalam kasus ini. Ia menekankan bahwa tindakan tersebut telah merugikan aset perekonomian negara dan membuka celah bagi masuknya tenaga kerja asing secara ilegal, menjadi “kasus yang sangat besar dan harus ditangani dengan serius.”
Masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas penuh dalam penanganan skandal ini. Desakan agar tidak ada lagi upaya untuk menutupi kebenaran dan melindungi para pelaku semakin menguat.
“Negara harus hadir dan bertindak tegas untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional,” pungkasnya,
