LINTAS-KHATULISTIWA.COM. PANGKEP – Mendadak memanas, diselimuti bayang-bayang dugaan praktik kotor yang menyeruak dari lingkaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Satu unggahan singkat di status WhatsApp pribadi seorang kader Partai NasDem, HI, diduga membuka tabir praktik “jual beli” dan “pengaturan keuntungan proyek” swakelola secara terselubung, merugikan keuangan negara, dan kini menjadi sorotan tajam publik.
Insiden ini bermula pada Sabtu sore (22/11/2025), ketika HI, yang juga merupakan anggota DPRD Pangkep, membagikan status WhatsApp yang secara eksplisit membicarakan “pengaturan fee proyek” dan bagi-bagi proyek. Status yang seketika tersebar luas melalui tangkapan layar (screenshot) oleh sejumlah pihak ini, tak lama kemudian dihapus. Ironisnya, setelah jejak digital itu lenyap, ponsel HI pun tak lagi bisa dihubungi, menciptakan misteri dan kecurigaan yang mendalam.
Menyikapi kegaduhan yang berpotensi mencoreng nama partai, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Pangkep langsung bergerak cepat. Sekretaris DPD Partai NasDem Pangkep, Abd Kadir Emo, menegaskan komitmen partai untuk melakukan klarifikasi. “Pasti kami panggil untuk klarifikasi. Sejauh ini telepon selulernya belum bisa kami hubungi,” ujar Kadir pada Minggu (24/11).
Kadir menjelaskan bahwa HI disebut-sebut sedang dalam perjalanan dinas ke Kota Bandung, yang mempersulit upaya kontak. “Sampai sekarang belum saya tahu apa sudah ada di Pangkep atau masih dalam perjalanan pulang. Ponsel yang biasa digunakan belum bisa tersambung,” paparnya, menggambarkan dilema yang dihadapi pengurus partai.
Lebih lanjut, Kadir mengaku baru mengetahui status WhatsApp kontroversial tersebut melalui media sosial dan pemberitaan media daring. Ia menekankan bahwa kebenaran dan maksud di balik “pengaturan keuntungan proyek yang merugikan Negara” itu akan terjawab tuntas melalui proses klarifikasi di hadapan pengurus NasDem.
Dalam pernyataannya, Kadir juga menekankan posisi Partai NasDem yang teguh dalam menentang praktik-praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara. “Pimpinan partai selalu memberikan penekanan itu setiap bimtek dan pertemuan kader,” tambahnya, menandaskan bahwa partai selalu mengedepankan integritas dan transparansi.
Namun, dugaan keterlibatan HI dalam “jual beli proyek” dan “pengaturan fee” ini menjadi ujian berat bagi komitmen antikorupsi Partai NasDem itu sendiri. Kasus ini bukan sekadar insiden internal partai, melainkan cermin dari tantangan besar dalam menjaga marwah lembaga legislatif dan kepercayaan publik terhadap wakil rakyat.
Sorotan terhadap HI sebenarnya bukan kali pertama terjadi. Publik Pangkep sebelumnya juga pernah menyoroti perannya terkait pencairan Dana ATENSI, di mana ada dugaan penunjukan Toko Sejahtera yang disinyalir milik keluarganya. Pola dugaan penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok ini semakin mempertebal kecurigaan dan menuntut investigasi yang lebih mendalam.
