LINTAS- KHATULISTIWA. COM PANGKEP, – Komisi II DPRD Kabupaten Pangkep menggelar rapat kerja dengan Dinas Perhubungan setempat pada Kamis, 30 Januari 2025, untuk membahas berbagai kendala terkait perawatan pelabuhan di wilayah Kab.Pangkep. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II H. Lutfi Hanafi itu dilatarbelakangi pemberitaan dan video di media sosial yang menyebutkan adanya dugaan penyimpangan dalam perawatan Pelabuhan Toli-Toli di Kelurahan Teko Labbua, Kabupaten Pangkajene.
Kepala Dinas Perhubungan, Drs. Baharuddin, hadir untuk berdiskusi dengan anggota DPRD. Pembahasan tidak hanya terbatas pada Pelabuhan Toli-Toli, tetapi juga mencakup pemeliharaan dan perawatan 17 pelabuhan di Kabupaten Pangkep.
H. Lutfi Hanafi, yang juga dikenal dengan sebutan Puang Tayang, menegaskan peran DPRD dalam mengawasi semua proyek pembangunan di wilayah tersebut. Ia menyatakan bahwa DPRD bertujuan untuk memastikan pengawasan yang lebih ketat diterapkan pada semua proyek mendatang. Puang Tayang juga mencatat bahwa persepsi publik terhadap kondisi pelabuhan, yang berasal dari kurangnya “percantikan”, telah menimbulkan kekhawatiran publik dan selanjutnya mengajukan keluhan kepada DPRD.
Drs. Baharuddin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada DPRD atas pengawasan yang berkelanjutan terhadap proyek-proyek Dinas Perhubungan. Ia menjelaskan bahwa Dinas tersebut bertanggung jawab atas pemeliharaan 11 dari 17 pelabuhan yang ada di wilayah tersebut. Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa Pelabuhan Toli-Toli sedang menjalani pemeliharaan daripada pembangunan baru, sebagaimana tercermin dalam anggaran yang dialokasikan.
Dinas Perhubungan memastikan Pelabuhan Toli-Toli sebelumnya pernah rusak akibat terjangan ombak dan kemudian diperbaiki. DPRD dan Dinas Perhubungan sepakat bahwa pemeliharaan Pelabuhan Toli-Toli telah berjalan dengan baik dan tidak ditemukan adanya indikasi penyimpangan terkait penggunaan anggaran sebagaimana yang diberitakan sebelumnya.
Rapat kerja di kantor DPRD tersebut juga dihadiri sejumlah Komisi II seperti Syamsinar (Fraksi PPP), H. Muhtar Sali, Rahmat (wakil daerah pemilihan kepulauan), dan Alfin (Fraksi PKB).
Rapat kerja sama antara DPRD dan Dinas Perhubungan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menanggapi berbagai permasalahan masyarakat dan memastikan infrastruktur penting di wilayah tersebut terpelihara dengan baik. Komunikasi dan pengawasan yang terbuka yang ditunjukkan dalam rapat ini bertujuan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proyek pembangunan infrastruktur di masa mendatang di Kabupaten Pangkep.
