LINTAS- KHATULISTIWA.COM Pangkep, Kamis (17 April 2025) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menggelar rapat paripurna untuk menyampaikan rekomendasi terkait Laporan Pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2024. Dari 35 anggota DPRD, 33 orang hadir, memenuhi syarat kuorum. Rapat dibuka untuk umum oleh Ketua DPRD, Haris Gani.
Laporan Pertanggungjawaban Bupati memuat perincian pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas penugasan. Penyampaian laporan ini kepada DPRD diamanatkan dalam Pasal 69 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, Pasal 71 Ayat 2 mengatur bahwa laporan tersebut wajib disampaikan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan wajib memuat rekomendasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.
Inti sidang adalah pembacaan rekomendasi DPRD atas Laporan Pertanggungjawaban oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) Umar Haya, SH., MH. Ia menyatakan laporan akhir Pansus DPRD perihal pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2024 yang awalnya disampaikan kepada DPRD pada 14 April 2025, telah diperiksa sesuai mekanisme dan prosedur yang ditetapkan. Merujuk pada Pasal 69 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024, laporan tersebut dianggap telah dibacakan. Laporan Pertanggungjawaban Bupati selanjutnya dibahas oleh Pansus dan tim terkait pada 15 dan 16 April 2025.
Tinjauan umum menyoroti bahwa, sesuai dengan Pasal 40 peraturan tahun 2019 tentang pelaporan dan evaluasi pemerintahan daerah, asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, efisiensi, dan akuntabilitas harus ditegakkan. Hal ini termasuk memastikan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan untuk melindungi hak-hak masyarakat. Rekomendasi tersebut secara khusus membahas kinerja peraturan daerah.
Berdasarkan hasil evaluasi Pansus, DPRD mengeluarkan rekomendasi khusus yang ditujukan untuk perbaikan tata kelola dalam perencanaan ke depan, penganggaran tahun berjalan dan tahun-tahun berikutnya, penyusunan peraturan daerah, dan penyusunan kebijakan strategis. Rekomendasi ini ditujukan kepada berbagai departemen dan badan usaha milik daerah:
Rekomendasi:
Dinas Lingkungan Hidup: Meningkatkan pendanaan untuk infrastruktur sanitasi, termasuk peralatan kebersihan, tempat sampah, dan kendaraan operasional untuk pengumpulan sampah. Melakukan audit internal terhadap layanan pengelolaan sampah. Mengalokasikan dana operasional di awal tahun anggaran untuk memastikan kelancaran pengumpulan sampah. Memberikan dukungan kepada desa dan kecamatan untuk meningkatkan pengelolaan sampah, dan memprioritaskan masalah pengelolaan sampah.
Dinas Ketahanan Pangan: Meningkatkan akurasi data dalam memetakan program kerentanan pangan dan menargetkan penerima bantuan tanaman pangan. Memperkuat sinergi antara program keamanan pangan dan gizi, meningkatkan ketersediaan pangan dan mempromosikan pangan yang beragam, bergizi, dan aman untuk mendukung upaya penanggulangan stunting.
Dinas Sosial: Terapkan inisiatif pemberian label (pengecatan atau stiker) pada rumah-rumah penerima bantuan sosial untuk menekan angka kemiskinan. DPRD mencatat bahwa ini merupakan rekomendasi yang diulang dari tahun-tahun sebelumnya, dengan kekhawatiran yang muncul mengenai alokasi dana yang sebenarnya untuk pelaksanaan.
Dinas Pertanian: Memaksimalkan pendapatan dari rumah pemotongan hewan milik pemerintah, memastikan pemeriksaan kesehatan hewan secara berkala sebelum disembelih. Menjamin pengiriman benih tepat waktu kepada petani, bertepatan dengan musim tanam.
Dinas Perikanan: Mengoptimalkan penerimaan retribusi dengan menerapkan dan menegakkan pengujian ekstraksi, dan membina komitmen bersama dengan pedagang ikan di tempat pelelangan ikan. Meningkatkan pengumpulan data dan peraturan yang mengatur retribusi tempat pelelangan ikan.
Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga: Melakukan kajian pengembangan pariwisata yang berwawasan kemandirian, melibatkan masyarakat untuk mengembangkan potensi lokal yang berlandaskan pada pelestarian alam, nilai sosial budaya, dan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah. Mengutamakan sarana pendukung, termasuk prasarana jalan.
Badan Penanaman Modal Terpadu: Jaga konsistensi dalam penerbitan izin usaha. Verifikasi keakuratan usaha yang mengajukan izin, karena rekomendasi dari desa atau kecamatan tidak selalu sesuai dengan izin yang diterbitkan. Salah satu contohnya adalah permohonan izin penjualan bahan bangunan yang berujung pada izin penginapan, yang menimbulkan kekhawatiran tentang potensi kegiatan tidak bermoral di kecamatan Mandalle.
Dinas Perhubungan: Mempercepat tim manajemen aset dari pemerintah daerah, pemerintah desa dan pemerintah kabupaten untuk meminimalkan kerusakan dermaga.
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM): Berkoordinasi dengan pemerintah desa Maggalung mengenai sumber air Ulu Salo, yang disertifikasi sebagai milik pemerintah daerah meskipun warga tidak mengetahui sumber tersebut telah dijual.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang: Pastikan keseriusan dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), karena Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sementara terkadang baru diproses setelah bangunan selesai dibangun.
Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian: Mengatur kembali sewa-menyewa rumah toko milik pemerintah daerah yang berkali-kali berpindah tangan sehingga menimbulkan tunggakan.
Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang: Memastikan transparansi mengenai penerimaan retribusi parkir di area parkir Rumah Sakit Batara Siang dengan mempertimbangkan hasil rapat gabungan komisi tanggal 25 Juni 2024 tentang pengelolaan parkir.
Perusahaan Umum Daerah Citra Mas: Memaksimalkan suntikan modal dari pemerintah untuk pengembangan usaha rakyat dan mengutamakan upaya penagihan piutang tak tertagih.
Badan Keuangan dan Aset Daerah: Melakukan investigasi menyeluruh terhadap sertifikat tanah yang tumpang tindih di kantor Kecamatan Mandalle, yang melibatkan pemerintah daerah dan properti masyarakat.
Rekomendasi Umum:
Memastikan konsistensi pelaksanaan kesepakatan yang dicapai selama pembahasan APBD. Apabila ada rencana perubahan anggaran, mengkomunikasikannya kepada DPRD melalui Badan Anggaran.
Pemantauan dan pengawasan sangat penting untuk mengoptimalkan pembangunan berkelanjutan.
Melakukan lelang atau tender untuk kegiatan pada awal tahun fiskal.
Menjaga konsistensi dalam melaksanakan rekomendasi DPRD.
Saat menyusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), sertakan asumsi realistis yang dapat dilaksanakan secara efektif, daripada tujuan yang tidak realistis.
DPRD kemudian secara resmi menyerahkan Surat Keputusan DPRD yang berisi rekomendasi Laporan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2024 kepada Bupati Pangkep Muhamad Yusran Lalogau. Bupati Pangkep menyampaikan apresiasi atas kontribusi semua pihak, khususnya anggota DPRD. Bupati mengucapkan terima kasih atas catatan strategis, saran, masukan, dan koreksi terkait penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas pemerintahan umum selama tahun anggaran 2024. Bupati berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut guna perbaikan di masa mendatang dan menegaskan komitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pembahasan mendatang baik di tingkat komisi maupun DPRD. Bupati juga menyampaikan berbagai capaian pada tahun 2024 yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terbukti dengan berbagai penghargaan yang diterimanya.
