LINTAS-KHATULISTIWA.COM. Jakarta – Pelaksanaan program “Makanan Bergizi Gratis” (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi sorotan. Ramses Sitorus, Ketua Aliansi Anti Narkoba dan Tindak Korupsi Anggaran (ANTARTIKA), menuntut agar Kepala BGN mengundurkan diri dengan alasan kurangnya profesionalisme dan serangkaian masalah yang mengganggu pelaksanaan program. Ia memperingatkan bahwa jika Kepala BGN tidak mengundurkan diri, ia akan memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot orang tersebut dari jabatannya demi memastikan program yang lebih efektif dan transparan.
“Banyak bukti yang menunjukkan bahwa program ini penuh dengan ketidaksiapan, mulai dari tata kelola yang tidak jelas, kebijakan yang belum matang, hingga dugaan penyelewengan dana. Pimpinan BGN harus dimintai pertanggungjawaban. Kalau tidak mau mengundurkan diri, Presiden harus segera memberhentikannya,” kata Ramses dalam keterangan resmi, Sabtu (15/3).
Ramses menyoroti beberapa masalah kritis yang telah menimbulkan kekhawatiran. Yang paling utama adalah perbedaan signifikan dalam perhitungan anggaran. Sementara Menteri Keuangan awalnya menyatakan bahwa program MBG akan membutuhkan Rp306,6 triliun, dengan Rp100 triliun dialokasikan untuk BGN, Kepala BGN mengklaim program tersebut hanya membutuhkan Rp12 triliun per tahun. Perbedaan besar dalam angka ini menimbulkan pertanyaan serius tentang transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.
Selain masalah anggaran, Ramses juga menyampaikan kekhawatiran mendalam mengenai lemahnya pengawasan pengadaan dan penyaluran pangan untuk program MBG. Ia menunjuk pada dugaan monopoli dan konflik kepentingan dalam penunjukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), unit yang bertanggung jawab untuk menyediakan makanan. “Ketika akses publik terhadap informasi dibatasi, ketika publik berjuang untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk menyediakan makanan, ini adalah tanda bahaya. Ada indikasi kuat adanya kecurangan di balik proyek ini,” tegasnya.
Kekhawatiran itu tidak hanya terbatas pada masalah administrasi dan keuangan. Ramses juga menyinggung insiden keracunan makanan baru-baru ini di Sukoharjo, yang diduga terkait dengan makanan MBG. Ia berpendapat bahwa insiden ini menyoroti kurangnya pengawasan yang serius terkait kualitas dan keamanan pangan. “Jika BGN bekerja secara profesional, standar keamanan pangan akan menjadi prioritas utama sejak awal, bukan menunggu insiden terjadi baru mencari solusi,” tegas Ramses.
Yang makin memperkeruh suasana, pengungkapan terbaru dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengungkap dugaan pemotongan anggaran dalam program MBG. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa laporan menunjukkan adanya penurunan nilai setiap porsi makanan, yang dilaporkan turun dari Rp10.000 menjadi Rp8.000.
Menanggapi tudingan tersebut, Ketua BGN Dadan Hindayana menjelaskan, selisih biaya bahan baku tersebut sudah ditetapkan sejak awal program dan disesuaikan dengan usia penerima manfaat. Ia menyebutkan, anak PAUD hingga kelas 3 SD mendapat alokasi Rp8.000 per porsi, sedangkan siswa kelas 4 SD hingga SMA, termasuk santri pondok pesantren dan lembaga keagamaan lainnya mendapat alokasi Rp10.000 per porsi.
Ramses juga menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, termasuk melibatkan lembaga pengawas seperti KPK, BPK, dan Kejaksaan Agung, serta lembaga swadaya masyarakat independen untuk mengaudit penggunaan dana. Ia juga menyoroti minimnya kerja sama resmi antara BGN dan BPOM untuk memastikan mutu pangan dalam program tersebut. “Hal ini semakin memperjelas bahwa program ini dikelola dengan sangat buruk,” ungkapnya.
Sebagai aktivis sosial, Ketua ANTARTIKA, dan Ketua Relawan ASPRAGI 08, kelompok relawan pendukung kemenangan Prabowo Gibran, Ramses menegaskan komitmennya untuk mengawal transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program MBG. Jika Ketua BGN tidak segera menunjukkan perbaikan yang signifikan, ia akan menggalang dukungan publik yang lebih luas agar Presiden Prabowo mencopot oknum tersebut dari jabatannya. “Kami tidak akan tinggal diam jika dana negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat justru dikelola dengan buruk,” pungkasnya.
