Pangkep, 20 November 2026 – Penanganan perkara dugaan pengancaman menggunakan senjata tajam yang melibatkan AA menuai pertanyaan. Pasalnya, permohonan Restorative Justice (RJ) yang diajukan sejak 19 Oktober 2026 hingga kini disebut belum ada tindak lanjut mediasi dari pihak kepolisian.
Perkara ini bermula dari Laporan Polisi pada 26 September 2026, terkait dugaan peristiwa yang terjadi di Pekuburan Andi Paluseri, Kampung Baracikke, Desa Baring, Kecamatan Segeri, pada pukul 11.00 WITA.
Berdasarkan dokumen resmi yang diperoleh redaksi, Polres Pangkep kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyidikan pada 29 September 2026, SPDP pada 05 Oktober 2026, dan Surat Penetapan Tersangka pada 08 Oktober 2026. Penetapan tersebut diklaim berdasarkan minimal dua alat bukti dan hasil gelar perkara.
A.A. kemudian dipanggil sebagai tersangka untuk diperiksa pada Senin, 12 Oktober 2026. Pada 13 Oktober 2026, pihak keluarga juga telah menyerahkan Surat Pernyataan Penjamin dari istri tersangka yang menjamin tersangka tidak akan melarikan diri, tidak merusak barang bukti, dan tidak mengulangi perbuatan.
AJUKAN DAMAI, TAPI DIGANTUNG
Alih-alih memperpanjang konflik, pihak A.A. melalui kuasa hukumnya, Syarif Jusuf Marrappa, S.H., justru mengajukan jalan damai. Pada 19 Oktober 2026, kuasa hukum melayangkan Surat Permohonan Restorative Justice kepada Kapolres Pangkep Cq. Kasat Reskrim Polres Pangkep.
Dalam surat tersebut, pihak tersangka memohon agar Kapolres dapat mempertemukan pihak terlapor dengan pihak pelapor/korban beserta keluarga untuk dilakukan mediasi dalam upaya tercapainya Restorative Justice.
Namun ironisnya, hingga berita ini diterbitkan, sudah berjalan lebih dari satu bulan sejak permohonan itu diajukan, disebut belum ada mediasi maupun pertemuan yang difasilitasi oleh penyidik.
“Untuk apa ada program Restorative Justice kalau permohonan warga yang mau damai saja tidak ditanggapi? Kami sudah ikuti semua prosedur, sudah datang saat dipanggil, sudah ada penjamin, sudah ajukan damai, tapi sampai sekarang digantung,” ujar keluarga A.A.
PERTANYAAN SOAL PELAPOR
Di sisi lain, keluarga juga mempertanyakan kesaksian pelapor. Pelapor diduga tidak berada di Tempat Kejadian Perkara saat peristiwa terjadi, namun laporannya tetap diproses hingga penetapan tersangka.
Keluarga berharap, sebelum perkara dilimpahkan lebih jauh, penyidik dapat membuka kembali fakta di lapangan, termasuk melakukan olah TKP secara transparan dan mempertemukan kedua belah pihak sesuai permohonan RJ.
MENCEDERAI PROGRAM KAPOLRI
Sikap menggantung permohonan perdamaian ini dinilai mencederai Program 100 Hari Kapolri dengan tagline “POLISI BERSAMA MASYARAKAT” yang mengedepankan pendekatan humanis dan penyelesaian masalah melalui musyawarah, bukan hanya penegakan hukum represif.
Keluarga berharap, Polda Sulsel dan Propam dapat turun tangan untuk memastikan permohonan Restorative Justice yang diajukan pada 19 Oktober 2026 tersebut segera ditindaklanjuti secara profesional dan adil.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polres Pangkep belum memberikan keterangan resmi terkait tindak lanjut permohonan Restorative Justice tersebut. Redaksi masih membuka ruang hak jawab.

