LINTAS-KHATULISTIWA.COM. Liukang Tupabbiring, Pangkep – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sangat dinantikan oleh ribuan siswa di Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kelurahan Mattiro Sompe, Pulau Balang Lompo, Kabupaten Pangkep, terpaksa dihentikan sementara mulai besok, Senin (01/12/2025).
Penghentian operasional ini diumumkan oleh SPPG (Satuan Pelaksana Program Gizi) Liukang Tupabbiring dan disebabkan oleh belum terealisasinya pencairan anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) hingga saat ini.
Dalam sebuah edaran resmi melalui grup WhatsApp yang ditujukan kepada seluruh kepala sekolah, guru TK, SD, SMP, dan SMA di wilayah Liukang Tupabbiring, SPPG Liukang Tupabbiring – Mattiro Sompe 2 menyampaikan permohonan maaf dan menjelaskan situasi yang ada:
“Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, kami dari SPPG Liukang Tupabbiring – Mattiro Sompe 2 ingin menyampaikan kepada Bapak/Ibu Guru bahwa mulai besok kami berhenti operasional sementara karena pencairan anggaran dari BGN hingga saat ini belum cair,” demikian bunyi sebagian dari edaran tersebut.
SPPG juga memohon bantuan para guru untuk menyampaikan informasi ini kepada para siswa agar mereka memahami kondisi yang terjadi. Mereka belum dapat memastikan sampai kapan penghentian operasional ini akan berlangsung, namun berjanji akan segera memberikan informasi terbaru jika ada perkembangan.
Kebingungan Informasi dan Kekecewaan Publik
Penghentian mendadak ini sontak menimbulkan kekecewaan mendalam, terutama bagi para siswa yang sebelumnya telah merasakan manfaat dari program MBG. Program ini merupakan salah satu prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi anak anak Indonesia.
Upaya media untuk menghubungi Koordinator MBG Kabupaten Pangkep guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut belum membuahkan hasil. Koordinator MBG memilih bungkam saat dikonfirmasi, padahal sebagai penanggung jawab semestinya memberikan penjelasan rinci kepada publik mengenai kendala yang menyebabkan macetnya pencairan dana.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pangkep, H. Muh. Lutfi Hanafi, SE (Puang Tayang), membenarkan informasi ini setelah menerima konfirmasi dari salah satu media. Saat dikonfirmasi langsung oleh Komisi II DPRD, Koordinator MBG hanya menjawab singkat, “Waalaikumsalam pak Dewan, untuk informasi tersebut betul adanya dikarenakan dana proposal yang diajukan itu tidak cair, mengakibatkan berhentinya operasional 🙏.”
Namun, ironisnya, Koordinator MBG Kabupaten Pangkep kemudian tiba tiba mengirimkan pesan pribadi kepada H. Lutfi Hanafi yang menyatakan bahwa kendala sebenarnya hanyalah “Jaringan Internet.” Pernyataan yang kontradiktif ini dikhawatirkan dapat merusak kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, terutama di tengah isu krusial seperti penghentian program gizi.
Dampak dan Tantangan Program Nasional
Kekecewaan para siswa di Liukang Tupabbiring menjadi sorotan tajam. Penghentian program yang sudah berjalan ini dianggap contoh buruk bagi generasi bangsa dan mencerminkan anggapan enteng terhadap tanggung jawab yang diberikan untuk kepentingan nasional.
Masalah seperti ini bisa mengikis kepercayaan masyarakat, khususnya anak anak, terhadap program pemerintah yang bertujuan mulia. Padahal, tujuan MBG sangat jelas untuk membantu meningkatkan gizi dan kesehatan anak anak, terutama di daerah daerah yang kurang berkembang dan terpencil seperti Pulau Balang Lompo.
Pemerintah sebenarnya telah berupaya memperbaiki sistem dan pengawasan program MBG.
Badan Gizi Nasional (BGN), misalnya, telah memperketat pengawasan dan menerapkan sistem virtual account untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Namun, kasus di Liukang Tupabbiring ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar yang perlu diatasi, termasuk kurangnya infrastruktur, masalah pendanaan, dan sumber daya manusia di lapangan.
Sebelum berita ini diturunkan, media telah berinisiatif meneruskan chat edaran dari Liukang Tupabbiring kepada Komisi II DPRD, Ketua DPRD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPR RI, serta Bupati Pangkep sebagai penanggung jawab penuh program Presiden di tingkat daerah atau kabupaten/kota. Diharapkan, masalah ini dapat segera diatasi dan program MBG bisa kembali berjalan lancar guna memastikan kualitas gizi anak anak Indonesia tetap terjaga
