Jakarta- LINTAS-KHATULISTIWA.COM.Presiden Prabowo Subianto, dalam tegasnya, meminta agar pejabat dan tokoh memahami kewajiban mereka dengan kehendak luhur. Bukan hanya mengunjungi kawasan bencana untuk mengambil foto, atau menghadirkan diri hanya untuk dianggap “peduli.” Ia berpangku tangan, tetapi juga dengan tangan yang harus bertindak. Pesannya jelas: jika datang, harus dengan tujuan nyata—untuk membantu, untuk memahami, dan untuk menyelesaikan masalah, bukan memanen simpati media.
Seringkali, kehadiran pejabat justru memicu lebih banyak luka. Ketika mereka datang tanpa rencana, tanpa kemampuan, dan hanya dengan lensa kamera, korban bukan lagi manusia, tetapi objek—citra yang dinilai berdasarkan seperti apa mereka tampak di foto, bukan seperti apa nasib mereka sebenarnya. Ini adalah ironi: kehadiran yang seharusnya menjadi harapan, justru menjadi pengingat bagi ketidakadilan.
Buktinya ada di cerita-cerita yang berulang. Sebuah kota terendam banjir—dan dalam seminggu, lima rombongan pejabat datang, membagi uang simpati dan tersenyum di depan korban. Tapi tahun depan, banjir datang lagi, dan siklusnya berulang. Bantuan yang datang hanya konsumsi media, bukan konsumsi kebutuhan.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa kehadiran seorang pemimpin harus diiringi otoritas dan solusi. Jika seorang menteri berkunjung ke daerah bencana, ia harus datang dengan data, sumber daya, dan keputusan. Ia harus mempertanyakan: Apa masalah utamanya? Apa yang bisa dipercepat oleh otoritas saya? Bagaimana saya bisa memastikan bantuan ini tidak hanya simbolik?
Inilah yang disebut kepemimpinan berbasis mandat. Tidak lagi foto selesai, lalu kembali. Tapi masuk ke rumah korban, duduk di antara reruntuhan, dan berkata, “Ini yang akan kita atasi bersama.” Tidak ada jalan pintas dalam pelayanan publik.
Tentu, ada yang membela foto-foto di kawasan bencana. Mereka berargumen bahwa ekspose media bisa memicu donasi lebih besar. Tapi ini adalah ilusi: donasi yang datang tanpa sistem tidak akan bertahan. Yang dibutuhkan adalah struktur bantuan yang konsisten, dari pemerintah dan masyarakat sipil, yang tidak bergantung pada momen, tetapi pada komitmen.
Prabowo juga meminta agar korban tidak diperlakukan seperti pemandangan. Mereka adalah manusia dengan sejarah, trauma, dan harapan. Kehadiran pejabat harus mengembalikan mereka pada martabat—bukan mengurangi mereka menjadi latar belakang.
