LINTAS-KHATULISTIWA. COM. Dalam lanskap (Pemandangan) politik Indonesia yang dinamis, kehadiran prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR/MPR) pada Selasa, 16 September 2025, menjadi sorotan publik. Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, melalui penjelasannya, menggarisbawahi bahwa penempatan ini bukanlah tindakan sembarangan, melainkan sebuah langkah strategi untuk memastikan keamanan simbol kedaulatan negara di tengah riak-riak pemadatan yang sempat membayangi, bahkan hingga berakhir pada aksi anarkis.
Kehadiran kendaraan taktis (rantis) milik TNI AD yang terparkir di halaman gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, menjadi pemandangan yang cukup kontras dengan aktivitas legislatif yang seharusnya berjalan di dalamnya. Namun, Menhan Sjafrie dengan tegas menyatakan bahwa penempatan pasukan ini didasarkan pada inisiatif Kementerian Pertahanan sendiri, sebagai respons terhadap situasi pasca-demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada akhir Agustus hingga awal September lalu. Tujuannya jelas: memastikan gedung pemerintahan dalam kondisi aman .
“Jadi TNI akan menjaga simbol kedaulatan negara di DPR,” ujar Sjafrie dengan lugas kepada awak media, Selasa (16/9/2025). Pernyataan ini bukan sekadar retorika, melainkan sebuah mandat yang telah disetujui olehnya dan akan ditindaklanjuti oleh Panglima TNI bersama para kepala staf. Penjagaan ini mencakup instalasi DPR/MPR, mengindikasikan bahwa penempatan prajurit TNI memiliki cakupan yang terstruktur dan terencana.
Penjagaan ini dimulai sejak masa aksi demonstrasi besar-besar berlangsung dan terus diperkuat bahkan ketika demonstrasi tersebut memicu aksi anarkis di beberapa titik. Hal ini menunjukkan bahwa kesigapan TNI tidak hanya reaktif terhadap situasi yang memanas, tetapi juga proaktif dalam mengantisipasi potensi eskalasi yang dapat mengancam stabilitas.
Meskipun saat ini situasi secara umum telah dinyatakan kondusif, Menhan Sjafrie belum memiliki rencana untuk segera menarik pasukan dari gedung-gedung pemerintahan, termasuk gedung parlemen. Keputusan ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian. “Sampai dengan, tadi katanya kondusif, (sampai) lebih kondusif lagi. Supaya rakyat bisa merasa aman dan nyaman dalam bekerja,” jelas Sjafrie. Kalimat ini menggarisbawahi bahwa keselamatan dan rasa aman masyarakat, serta kelancaran jalannya pemerintahan, menjadi prioritas utama yang melampaui sekadar penanganan krisis sesaat.
Hingga siang hari, personel TNI dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut (Satuan Marinir) masih terlihat berjaga di sekitar gedung parlemen. Keberadaan rantis seperti Anoa dan kendaraan dinas militer lainnya menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam menjaga keamanan.
Pada intinya, penjelasan Menhan Sjafrie menggarisbawahi beberapa poin krusial:
Perlindungan Simbol Kedaulatan: Gedung DPR/MPR bukan hanya bangunan fisik, tetapi representasi kedaulatan rakyat. Keberadaan TNI di sana adalah untuk memastikan integritas dan keamanan simbol ini.
Respons Proaktif dan Antisipatif: Penempatan pasukan adalah hasil dari evaluasi situasi pasca-demonstrasi, termasuk adanya potensi anarkisme. Ini menunjukkan bahwa TNI memiliki mekanisme untuk mengantisipasi ancaman.
Prioritas pada Keamanan Publik: Tujuan akhir dari penjagaan ini adalah untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, baik dalam beraktivitas maupun dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan.
Prinsip Kehati-hatian Berkelanjutan: Meskipun kondisi mulai membaik, penarikan pasukan belum dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian untuk memastikan stabilitas jangka panjang.
Kehadiran TNI di gedung DPR/MPR, dalam konteks yang dijelaskan oleh Menhan Sjafrie, merupakan sebuah instrumen negara untuk menjaga perlindungan dan keamanan konstitusional. Hal ini mengingatkan kita bahwa dibalik dinamika politik yang seringkali baik, ada upaya sistematis yang dilakukan oleh aparat negara untuk menjamin stabilitas dan memberikan perlindungan kepada seluruh elemen bangsa, demi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat” Pangkasnya.
