Jakarta-Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meminta agar masyarakat berpikir positif ihwal wacana penempatan anggota TNI dalam jabatan sipil. Menurut dia, kehadiran TNI dalam di jabatan sipil justru untuk berdampak baik pada rakyat.
“Untuk kesejahteraan masyarakat, membantu program-program pemerintah. Bukan untuk yang lain-lain,” kata Agus saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024.
Revisi UU TNI yang telah disetujui sebagai usulan insiatif Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR membuka peluang prajurit aktif TNI mengisi jabatan di semua kementerian dan lembaga. Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disepakati oleh semua fraksi sebagai usulan inisiatif DPR RI pada sidang paripurna, Selasa, 28 Mei 2024.
“Agus menyebut bahwa TNI kerap dilibatkan untuk mendukung berbagai program di sejumlah kementerian. “Ada beberapa kementerian yang minta MoU dengan saya,” ujarnya.
“Dia mencontohkan pelibatan TNI dalam program food estate bersama Kementerian Pertanian (Kementan). “Sekarang kami sedang membuat food estate, membuat sawah di Merauke, 1.058 hektare,” tuturnya.
“Agus menyampaikan, keterlibatan personel TNI dalam proyek-proyek semacam itu turut mempertimbangkan faktor kompetensi. “Dibutuhkan keahlian khusus, alat-alatnya juga. Sedangkan, di sana kan daerah terpencil sehingga dibutuhkan TNI yang ke sana,” ucapnya.
“Selanjutnya, Agus juga menyinggung soal Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) yang turut melibatkan TNI dalam membangun menara BTS. “Kominfo membangun BTS di daerah terpencil, itu dibutuhkan militer yang membangun dan mengamankan,” katanya.
Agus juga menyebut lembaga lain, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang meminta pengamanan proyek vital nasional kepada TNI.
“Berdasarkan draf revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang dilihat Tempo, ada dua pasal yang diubah, yakni Pasal 47 dan Pasal 53. Pengisian jabatan di kementerian atau lembaga tercantum dalam Pasal 47. Penambahan kalimat pada Pasal 47 ayat (2) yakni “kementerian dan lembaga yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden” bisa membuka peluang prajurit aktif mengisi jabatan di semua kementerian atau lembaga.
“Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung, serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden,” bunyi Pasal 47 ayat (2).
“Sedangkan, dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 yang berlaku saat ini membatasi prajurit aktif mengisi jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.
“Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung,” bunyi Pasal 47 ayat (2) UU TNI yang berlaku saat ini.
“Draf revisi UU TNI yang disepakati DPR RI tidak secara spesifik jabatan apa yang bisa diisi oleh prajurit aktif TNI. Dalam Pasal 47 ayat (1) baik di draf revisi maupun di UU TNI yang berlaku saat ini, disebutkan prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Pengubahan juga terjadi pada ayat (6), yakni menambahkan frasa prajurit aktif. Sedangkan pada Pasal 47 ayat (6) UU TNI saat ini tidak mencantumkan frasa prajurit aktif.
“Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meminta agar masyarakat berpikir positif ihwal wacana penempatan anggota TNI dalam jabatan sipil. Menurut dia, kehadiran TNI dalam di jabatan sipil justru untuk berdampak baik pada rakyat.
“Untuk kesejahteraan masyarakat, membantu program-program pemerintah. Bukan untuk yang lain-lain,” kata Agus saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024.
“Revisi UU TNI yang telah disetujui sebagai usulan insiatif Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR membuka peluang prajurit aktif TNI mengisi jabatan di semua kementerian dan lembaga. Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disepakati oleh semua fraksi sebagai usulan inisiatif DPR RI pada sidang paripurna, Selasa, 28 Mei 2024.”
‘Agus menyebut bahwa TNI kerap dilibatkan untuk mendukung berbagai program di sejumlah kementerian. “Ada beberapa kementerian yang minta MoU dengan saya,” ujarnya.
Dia mencontohkan pelibatan TNI dalam program food estate bersama Kementerian Pertanian (Kementan). “Sekarang kami sedang membuat food estate, membuat sawah di Merauke, 1.058 hektare,” tuturnya.
“Agus menyampaikan, keterlibatan personel TNI dalam proyek-proyek semacam itu turut mempertimbangkan faktor kompetensi. “Dibutuhkan keahlian khusus, alat-alatnya juga. Sedangkan, di sana kan daerah terpencil sehingga dibutuhkan TNI yang ke sana,” ucapnya.
Selanjutnya, Agus juga menyinggung soal Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) yang turut melibatkan TNI dalam membangun menara BTS. “Kominfo membangun BTS di daerah terpencil, itu dibutuhkan militer yang membangun dan mengamankan,” katanya.
“Agus juga menyebut lembaga lain, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang meminta pengamanan proyek vital nasional kepada TNI.
Berdasarkan draf revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang dilihat Tempo, ada dua pasal yang diubah, yakni Pasal 47 dan Pasal 53. Pengisian jabatan di kementerian atau lembaga tercantum dalam Pasal 47. Penambahan kalimat pada Pasal 47 ayat (2) yakni “kementerian dan lembaga yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden” bisa membuka peluang prajurit aktif mengisi jabatan di semua kementerian atau lembaga.
“Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung, serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden,” bunyi Pasal 47 ayat (2).
“Sedangkan, dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 yang berlaku saat ini membatasi prajurit aktif mengisi jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.
“Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung,” bunyi Pasal 47 ayat (2) UU TNI yang berlaku saat ini.
“Draf revisi UU TNI yang disepakati DPR RI tidak secara spesifik jabatan apa yang bisa diisi oleh prajurit aktif TNI. Dalam Pasal 47 ayat (1) baik di draf revisi maupun di UU TNI yang berlaku saat ini, disebutkan prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Pengubahan juga terjadi pada ayat (6), yakni menambahkan frasa prajurit aktif. Sedangkan pada Pasal 47 ayat (6) UU TNI saat ini tidak mencantumkan frasa prajurit aktif.
