LINTAS-KHATULISTIWA.COM. Pangkep, 25 September 2025 – Sebagai langkah proaktif untuk meningkatkan pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangkep menyelenggarakan Forum Komunikasi Publik yang penting hari ini. Bertema “Peningkatan Kualitas Pelayanan di Pusat Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pangkep”, acara yang diselenggarakan di ruang rapat Wakil Bupati ini menggarisbawahi komitmen teguh pemerintah daerah terhadap tata kelola pemerintahan yang berpusat pada warga.
Dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkep, Hj. Suriani, forum ini ditonjolkan sebagai wujud nyata dedikasi pemerintah terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang terpadu. Suriani menekankan pentingnya pendekatan yang kohesif dan tersinkronisasi, dengan menyatakan, “Untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, diperlukan pengelolaan yang terpadu dan terkoordinasi, yang menyatukan pemerintah daerah, kementerian, lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bahkan swasta di bawah satu atap – Mal Pelayanan Publik.”
Tahun ini menandai penyelenggaraan ketiga Forum Komunikasi Publik, sebuah bukti nyata atas perannya yang telah mapan sejak didirikan pada tahun 2023. Tujuan utamanya jelas: menyelaraskan pengembangan kebijakan dengan harapan masyarakat, mendorong partisipasi aktif publik dalam meningkatkan kualitas layanan, dan secara proaktif memitigasi dampak kebijakan yang mungkin secara tidak sengaja merugikan publik. Yang terpenting, forum ini juga berfungsi sebagai mekanisme evaluasi internal yang vital, terutama karena Kementerian PAN-RB melakukan penilaian tahunan terhadap MPP di seluruh negeri.
Meskipun MPP Pangkep, yang memiliki 17 loket layanan yang menawarkan 130 layanan publik dan telah beroperasi sejak peluncurannya pada tahun 2022, telah berhasil melayani kebutuhan administratif masyarakatnya dengan baik, forum tersebut secara terbuka membahas beberapa kendala yang signifikan. Tantangan tersebut meliputi keberadaan beberapa penyedia layanan yang tidak konsisten di dalam MPP, lambatnya penerapan tanda tangan digital, dan kurangnya partisipasi publik dalam survei kepuasan daring. Lebih lanjut, terdapat kebutuhan yang diakui untuk meningkatkan kapasitas staf administrasi, meningkatkan infrastruktur pendukung, dan mendorong inovasi yang lebih besar dalam pemberian layanan. Area kunci yang perlu ditingkatkan juga terletak pada integrasi penuh standar layanan dan Prosedur Operasi Standar (SOP) di seluruh instansi yang beroperasi di dalam MPP.
Terlepas dari tantangan-tantangan ini, semangat forum tersebut adalah tekad yang optimis. Pemerintah Kabupaten Pangkep memiliki visi yang jelas: membangun MPP yang memberikan layanan yang “lebih cepat, lebih mudah, lebih terjangkau, dan senantiasa memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat,” sebagaimana ditegaskan kembali oleh Suriani.
Hamzah, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan DPMPTSP dan penyelenggara utama MPP, menekankan tujuan ganda forum ini: mengevaluasi kinerja saat ini dan secara aktif meminta masukan yang konstruktif untuk peningkatan layanan. “Kesempatan ini memungkinkan kami untuk secara khusus meminta saran dari para hadirin guna meningkatkan layanan kami,” ujarnya, seraya mengajak peserta untuk terlibat langsung.
Masukan awal dari forum tersebut segera menyoroti pentingnya perbaikan nyata, dengan penekanan kuat pada peningkatan fasilitas dan infrastruktur, khususnya untuk mengakomodasi individu penyandang disabilitas dengan lebih baik.
Seiring Pangkep melangkah maju, wawasan yang diperoleh dari forum ini akan menjadi peta jalan yang penting. Dengan mendorong dialog berkelanjutan dan mengatasi tantangan yang teridentifikasi dengan tekad, Mal Pelayanan Publik Pangkep siap tidak hanya untuk memenuhi, tetapi juga melampaui, harapan warganya, yang benar-benar mewujudkan janji layanan publik yang terpadu dan berkualitas
