LINTAS-KHATULIISTIWA.COM JAKARTA – Moeldoko, Ketua Umum Perhimpunan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), kembali menegaskan sikapnya yang tegas terhadap gangguan terhadap investasi otomotif di Tanah Air. Ia pun menyinggung akar permasalahan maraknya dugaan premanisme oleh organisasi massa (ormas) yang menyasar pelaku usaha lokal maupun asing yang berinvestasi di Indonesia.
Gangguan semacam itu, diakuinya, telah berulang kali terjadi di berbagai sektor industri di Indonesia, termasuk industri otomotif.
“Ya, banyak kepentingan yang terlibat,” kata Moeldoko, Selasa (29/4) di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.
Kasus campur tangan ormas dalam investasi otomotif terkini dilaporkan dialami oleh dua produsen baru, BYD dan Vinfast. Kedua merek tersebut mengalami kendala saat membangun pabrik perakitan kendaraan listrik di Subang, Jawa Barat.
BYD tengah membangun pabrik di kawasan Subang Smartpolitan, Subang, Jawa Barat, dengan nilai investasi Rp11,7 triliun. Perusahaan ini menargetkan fasilitas manufaktur tersebut dapat beroperasi pada 2026.
Senada dengan itu, Vinfast juga telah memulai pembangunan pabriknya di Subang dengan investasi awal sebesar US$200 juta (Rp3,2 triliun) sejak 2024.
Pabrik Vinfast memiliki luas lebih dari 100 hektar. Pabrik ini memiliki kapasitas produksi sebesar 50.000 unit per tahun dan bertujuan untuk mempekerjakan antara 1.000 hingga 3.000 orang.
VinFast dijadwalkan mulai beroperasi pada kuartal keempat tahun 2025, memproduksi kendaraan listrik setir kanan.
Moeldoko menegaskan bahwa gangguan-gangguan ini tidak dapat dianggap remeh, karena dapat berdampak signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Ia menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah untuk memerangi para preman berkedok ormas yang mengganggu proses investasi di negara ini.
“Intinya, investasi itu terkait dengan tenaga kerja Indonesia yang jumlahnya mencapai 2,5 juta orang per tahun. Jadi, jangan ada yang ikut campur. Makanya saya katakan, kalau ada preman yang ikut campur, usir saja! Karena preman-preman itu akan mengganggu banyak sekali orang yang sedang mencari kerja,” tegas mantan Panglima TNI itu.
