LINTAS-KHATULISTIWA.COM PANGKEP – Petani dan nelayan di Kabupaten Pangkep kembali bergairah berkat kombinasi kondisi pasar yang kondusif dan kebijakan pro-petani dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kenaikan harga gabah yang signifikan, yang kini mencapai Rp. 6.500 per kilogram tanpa potongan, telah membawa kelegaan yang sangat dibutuhkan. Tren positif ini semakin diperkuat oleh komitmen Presiden Subianto terhadap kesejahteraan petani dan nelayan, terutama melalui penerapan kebijakan penghapusan utang mereka terhadap perbankan.
Keputusan penting ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban keuangan yang selama ini membebani sektor-sektor vital perekonomian Indonesia ini.
H. Muh. Lutfi Hanafi, SE, atau yang akrab disapa Puang Tayang, Ketua Komisi 2 Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Pangkep, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Dukungan kuat itu disampaikannya pada Rabu, 7 Mei 2025.
Puang Tayang menjelaskan, fluktuasi harga gabah kerap membuat petani merugi besar. Akibatnya, banyak petani terpaksa meminjam uang ke bank untuk menutupi biaya hidup. Sayangnya, ketidakmampuan membayar utang tersebut berujung pada siklus utang yang makin memperparah kesulitan keuangan mereka.
“Selama ini, petani terbebani harga jual hasil panen yang rendah, sehingga mereka terpaksa mencari pinjaman untuk bertahan hidup. Sering kali, mereka tidak dapat membayar kembali pinjaman tersebut, sehingga terjadi siklus utang dan kesulitan,” jelas Puang Tayang.
Kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang mencakup peningkatan harga hasil pertanian dan penghapusan utang bank, dirancang untuk memutus siklus ini dan meningkatkan kesejahteraan petani secara keseluruhan.
“Kebijakan Presiden Prabowo Subianto ini, dengan menaikkan harga produksi bagi petani dan menghapus utang petani kepada perbankan yang selama ini menjadi beban, akan sangat meningkatkan kesejahteraan petani dan membebaskan mereka dari belenggu utang,” kata Lutfi Hanafi.
Politisi senior dan Ketua Komisi 2 itu menekankan, pelaksanaan kebijakan tersebut harus diawasi secara ketat agar manfaatnya benar-benar terasa di tingkat bawah.
“Penting bagi semua pemangku kepentingan untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan ini. Pemerintah daerah Kabupaten Pangkep harus berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan petani dan nelayan kita,” pungkas anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Pangkep tersebut.
Kombinasi kenaikan harga output dan penghapusan utang menjanjikan masa depan yang lebih cerah bagi masyarakat pertanian Kabupaten Pangkep dan menandakan komitmen baru untuk mendukung tulang punggung perekonomian Indonesia.
