LINTAS-KHATULISTIWA.COM. | Pangkep- Berdasarka penelusuran Tim Lintas-Khagulistiwa.com, Di sebuah sudut Sulawesi Selatan, di antara hamparan tanah subur yang seharusnya menghijau sepanjang tahun, ada desa bernama Kampung Gellengnge, Kelurahan Ma’rang, Kecamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkep. Di sana, tanah seluas 100 hektare—yang sanggup menghasilkan 60 ton beras tiap musim panen—kini hanya menjadi lahan yang terendam air, tak berdaya, seperti petani-petani yang menatapnya dengan mata lelah penuh harap yang terus digerus waktu.
Setiap kali hujan turun, bukan berkah yang datang. Bukan genangan yang melahirkan padi, melainkan banjir yang memakan ladang/Sawah. Irigasi yang seharusnya menjadi nadi pertanian, kini justru menjadi saksi bisu kegagalan: dangkal, tersumbat, dibiarkan. Petani bangun pagi bukan untuk mencangkul, tapi untuk menggenangi hati dengan kecewa. Mereka sudah bekerja keras, menanam benih harapan, namun yang tumbuh hanya rumput liar dan keputusasaan.
Ketika kelompok tani menyampaikan suara hati mereka melalui Musrenbang—mekanisme formal yang seharusnya membawa aspirasi rakyat ke ruang kebijakan—yang kembali hanyalah hening. Hasilnya? Nihil. Seperti teriakan di tengah hutan, tak ada yang mendengar.
Lebih menyedihkan lagi, seorang anggota legislatif setempat menyampaikan ke dinas terkait dalam hal ini dinas pertanian Kab.Pangkep dengan enteng berkata: “Petani kan bisa panen saat musim kemarau saja. fan itu rananya PU” Sebuah pernyataan yang bukan solusi, tapi pengingkaran. Seolah-olah penderitaan selama enam bulan hujan adalah hal biasa, seolah-olah bertani adalah permainan musiman yang bisa diatur seperti AC ruangan: on saat kering, off saat basah.
Padahal, pertanian bukan ritual, tapi hak. Pangan bukan barang mewah, melainkan kebutuhan dasar yang dimulai dari petani kecil seperti mereka—yang bekerja dari subuh hingga senja, namun tak pernah dibayar dengan ketahanan pangan atau kesejahteraan yang layak.
Di tengah situasi ini, datang mimpi besar dari tingkat nasional: program Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kedaulatan pangan sebagai prioritas utama. Salah satunya melalui pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (YON TP TNI AD)—pasukan khusus yang ditugaskan untuk membantu percepatan pembangunan di daerah terpinggirkan. Sebuah terobosan yang menggembirakan. Namun, di tanah Gellengnge, mimpi itu belum sampai. Belum menyentuh.
Di sana, tidak ada tim TNI yang membantu memperbaiki saluran irigasi. Tidak ada alat berat yang mengeruk tanah dasar kanal yang tersumbat. Yang ada hanyalah janji yang berlapis di atas laporan, dan laporan yang tersesat dalam birokrasi.
Petani Gellengnge bukan meminta empati semata. Mereka butuh tindakan. Butuh saluran irigasi yang diperdalam, sistem drainase yang berkelanjutan, dan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pusat. Mereka bukan hanya penghasil beras—mereka adalah penjaga gudang pangan nasional. Jika petani jatuh, negeri ini akan kelaparan, meskipun gedung pemerintahnya megah.
Kepada Bapak Kementrian Pwrtanian, Kementrian PUPR ,Gubernur Sulawesi Selatan,Bupati Pangkep, kepada Dinas Pertanian, kepada YON TP TNI AD (Kemenhan) kepada siapa pun yang memegang tanggung jawab: dengarlah suara tanah yang basah oleh air hujan dan air mata petani.
Sudah saatnya irigasi bukan lagi menjadi mimpi, tapi kenyataan. Sudah saatnya petani di Gellengnge tidak hanya bisa menanam harapan—tapi juga memanen hasil.
Karena padi yang tumbuh di ladang mereka, adalah nasi di meja rakyat Indonesia.
Dan setiap butirnya, layak dibayar dengan perhatian, bukan lupa.
🤝🏻💪 Semoga suara ini tidak tenggelam. Semoga aksi segera menjawab.
Pimpred: Taslim,SH
