JAKARTA – Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EHS) dalam sidang etik yang digelar di Gedung Divpropam Polri, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Sidang yang berlangsung selama sekitar 9 jam, dari pukul 09.00 hingga 18.00 WIB itu menyatakan Eko terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. 5d87
Dua Sanksi Berlapis
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, majelis menjatuhkan dua sanksi sekaligus.
“Pertama, terhadap terduga pelanggar EHS, sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” ujar Trunoyudo di Mabes Polri, Selasa (17/11).
Majelis menilai Eko melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access, berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak prosedural.
Digiring Brimob, Tangan Terikat Kabel Ties
Pantauan di lokasi, usai sidang Eko keluar dari pintu depan gedung Propam Polri dan dikawal ketat oleh pasukan Brimob.
Ia tampak tertunduk mengenakan baju tahanan berwarna biru. Kedua tangannya terlihat terikat kabel ties merah. Ia langsung digiring masuk ke dalam rantis Brimob dan kembali menjalani penahanan di Mako Brimob.
Eko Ajukan Banding
Meski sudah dipecat secara etik, Eko menyatakan tidak terima dan mengajukan banding atas putusan tersebut.
“Atas putusan tersebut, pelanggar EH menyatakan banding,” kata Trunoyudo. 5d87
Polri akan membentuk komisi banding sesuai Perpol Nomor 4 Tahun 2026 untuk memeriksa permohonan banding tersebut.
Tersangka Kedua yang Dipecat
Dengan putusan ini, Eko menjadi tersangka kedua yang dipecat dari Polri dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta Nasution juga dijatuhi sanksi PTDH dalam sidang KKEP pada Selasa (10/11/2026). 7214
Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara ini, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 dengan cara memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam server _Lawful Interception Management System (LIMS)_ tanpa melalui proses verifikasi.
Sementara itu, Polri dijadwalkan melanjutkan sidang kode etik terhadap dua jenderal lainnya. Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan disidang etik pada pekan depan. 5d87
Catatan Redaksi: Putusan KKEP ini adalah sanksi etik internal Polri dan terpisah dari proses pidana. Keempat perwira tinggi tersebut masih berstatus tersangka dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

