Jakarta. Lintas-Khatulistiwa.com – Dalam upaya mewujudkan visi “Ekonomi Pancasila”, Presiden Prabowo Subianto resmi memperkenalkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PTDSI) sebagai entitas strategis baru. Diumumkan saat Upacara Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026, PTDSI hadir sebagai anak usaha Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dengan mandat besar: menjadi “pintu tunggal” ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis Indonesia.
Mengapa PTDSI Dibentuk?
Presiden Prabowo menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk mengakhiri ketergantungan Indonesia terhadap mekanisme pasar luar negeri dalam menentukan harga komoditas dalam negeri.(22/7)
“Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi,” ujar Presiden. PTDSI dibentuk untuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola demi kemakmuran rakyat, bukan sekadar menjadi angka statistik.
Tujuan utamanya mencakup:
Kedaulatan Harga: Mengambil alih penentuan harga komoditas agar tidak lagi didikte bursa luar negeri.
Cegah Kebocoran:
Menekan praktik manipulasi seperti under invoicing dan transfer pricing.
Restensi Devisa: Memastikan devisa hasil ekspor masuk dan berputar di dalam sistem keuangan nasional.
Akselerasi Hilirisasi: Mendorong ekspor produk bernilai tambah tinggi, bukan sekadar bahan mentah.
Mekanisme “Satu Pintu”: Bagaimana Cara Kerjanya?
PTDSI mengubah lanskap ekspor yang sebelumnya bersifat bebas menjadi terpusat. Jika sebelumnya produsen dapat mengekspor secara langsung, kini skema tersebut berubah:
Penyerahan: Produsen (tambang, pabrik kelapa sawit, dll.) wajib mendaftarkan komoditas strategis ke PTDSI.
Peran Trading House: PTDSI bertindak sebagai negosiator utama yang mencari pembeli dan mengikat kontrak atas nama negara.
Harga Acuan Lokal: Harga ditentukan berdasarkan perhitungan biaya produksi ditambah keuntungan wajar, bukan lagi mengikuti fluktuasi indeks bursa luar negeri.
Aliran Devisa: Hasil ekspor akan masuk ke sistem perbankan nasional melalui PTDSI, mencegah larinya devisa ke luar negeri.
Pengawasan Ketat: Dengan sistem satu pintu, Kemenkeu, Bank Indonesia, dan Bea Cukai dapat memantau setiap transaksi untuk mencegah tindak kecurangan.
Pada tahap awal (mulai 1 Juni 2026), kebijakan ini diwajibkan bagi ekspor Minyak Kelapa Sawit (CPO), Batu Bara, dan Fero Alloy, dengan kemungkinan penambahan komoditas lainnya di masa depan.
Kepemimpinan Profesional
Untuk menjalankan operasional yang kompleks ini, Prabowo menunjuk Luke Thomas Mahony, seorang profesional berkebangsaan Australia, sebagai Direktur Utama PTDSI. Pemilihan ini didasarkan pada track record kuat dalam industri komoditas global serta kemahirannya berbahasa Indonesia, yang diharapkan mampu mengefisiensikan kinerja perusahaan agar tidak menghambat arus ekspor.
Menjawab Tantangan dan Keraguan
Di tengah upaya transformasi ini, Presiden Prabowo menyadari adanya tantangan dari pihak pihak yang skeptis terhadap kemandirian ekonomi Indonesia.
Dalam rapat bersama Kabinet Merah Putih, ia secara tegas menyinggung adanya kelompok yang justru mengharapkan Indonesia terpuruk.
“Ada kekuatan yang selalu ingin Indonesia collapse. Saya tidak mengerti dia itu anak bangsa mana, saya tidak tahu,” ungkap Prabowo.
Ia menambahkan bahwa ia tidak sedang meramal, namun ia mempertanyakan patriotisme pihak pihak yang terus mendoakan kemiskinan bagi bangsanya sendiri.
Bagi Pemerintahan Prabowo, PTDSI adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan ekonomi global. Dengan mengelola SDA secara mandiri, harapannya tidak ada lagi kekayaan negara yang “bocor” dan kemakmuran dapat dirasakan langsung oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan pihak asing.
