LINTAS-KHATULISTIWA.COM. Morowali: Rabu,26/11/2025. Isu serius soal dugaan bandara tertutup di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, kembali mencuat setelah Presiden memerintahkan latihan TNI di wilayah rawan tambang ilegal.
Temuan bahwa bandara seluas kawasan 4.000 hektar itu beroperasi tanpa pengawasan Bea Cukai maupun Imigrasi memantik tanda tanya besar: siapa yang mengendalikan keluar-masuk orang dan barang di sana, dan bagaimana kedaulatan negara bisa terabaikan? Situasi ini makin mencolok ketika aparat keamanan pun disebut kesulitan masuk.
Apa yang memicu terungkapnya dugaan bandara ilegal di kawasan IMIP?
Isu ini mencuat setelah Presiden memerintahkan TNI menggelar latihan di daerah rawan tambang ilegal. Dari situlah perhatian publik tertuju pada Morowali. Kawasan industri IMIP ternyata menyimpan fasilitas udara yang beroperasi lama tanpa otoritas Indonesia.
Peneliti Etna Caroline Patisina menyebut bandara itu tidak memiliki pengawasan Bea Cukai dan Imigrasi. Artinya, mobilitas orang dan barang berlangsung tanpa pantauan negara. Ia menegaskan: aparat pun kesulitan masuk.
Bagaimana sikap TNI dan Menhan atas temuan tersebut?
Pada 20 November 2025, TNI menggelar latihan komando gabungan bertajuk “Perebutan Pangkalan Udara.” Lokasinya tidak jauh dari area bandara tertutup itu. Latihan ini menjadi simbol kesigapan pertahanan.
Menhan Safri Samsudin turut hadir dan memberi pernyataan tegas. “Enggak boleh ada negara di dalam negara,” ujarnya. Ia memastikan akan menyampaikan laporan soal ketiadaan Bea Cukai dan Imigrasi langsung kepada Presiden.
Mengapa keberadaan bandara tertutup menjadi ancaman pertahanan dan kedaulatan?
Dalam aspek pertahanan, bandara tertutup rawan disusupi barang berbahaya. Etna menjelaskan potensi masuknya kuman (penyakit), bom, senjata, hingga teknologi asing tanpa deteksi. Selain itu, pergerakan tenaga kerja asing dari investor juga tidak terpantau.
Secara geopolitik, lokasi Morowali dekat ALKI dan IKN. Ini menjadikannya titik strategis yang dapat dimanfaatkan aktor asing, termasuk sebagai akses kapal selam atau drone bawah laut. Rekam jejak kapal selam asing masuk ilegal ke wilayah Indonesia makin menambah urgensi persoalan ini.
Siapa saja pihak yang diduga terlibat dan bagaimana dampak bagi negara?
Data terbuka menunjukkan keberadaan jenderal purnawirawan yang tercatat sebagai komisaris PT IMIP. Nama seperti Sintong Panjaitan dan Hendarji menjadi sorotan. Etna menyebut hal ini mengisyaratkan adanya kongkalikong oknum tertentu dengan oligarki.
Kerugian negara tampak dari kerusakan lingkungan, ketidakjelasan pemasukan ekonomi, dan eksploitasi nikel tanpa benefit signifikan bagi bangsa. Kebijakan longgar era sebelumnya, termasuk tax holiday, dianggap membuka celah bagi praktik yang merugikan.
Apa langkah lanjutan yang diharapkan untuk mengembalikan kendali negara?
Menhan diharapkan segera menindaklanjuti laporannya ke Presiden. Etna menegaskan, bukan hanya TNI yang harus hadir. Bea Cukai, Imigrasi, AirNav, serta Kepolisian wajib ditempatkan untuk menjalankan fungsi negara yang semestinya.
Pengerahan TNI dipandang sebagai langkah darurat akibat instansi terkait tidak bertindak. Kejanggalan juga muncul ketika Jaksa Agung dan BPKP hadir dalam latihan, tetapi Kapolri tidak tampak. Publik berharap Presiden Prabowo akan bersikap firm terhadap segala bentuk ancaman kedaulatan.
