LINTAS-KHATULISTIWA.COM. Jakarta, 1 November 2025– Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan tajam media internasional. Kali ini, media Inggris kenamaan, The Guardian, menyoroti nasib proyek mercusuar ini, yang mereka isyaratkan berpotensi terancam menjadi “kota hantu” di bawah pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Laporan The Guardian mengungkapkan kekhawatiran signifikan atas masa depan IKN, terutama setelah terjadi anjloknya pendanaan negara. Anggaran untuk IKN dilaporkan turun drastis dari £2 miliar pada tahun 2024 menjadi hanya £700 juta pada tahun 2025.
Penurunan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen pemerintah yang baru terhadap proyek tersebut.
Media Inggris itu juga mencatat bahwa Prabowo Subianto hingga kini belum mengunjungi IKN sejak resmi menjabat. Lebih lanjut, The Guardian menggarisbawahi langkah Prabowo yang “diam diam menurunkan status Nusantara” menjadi sekadar ibu kota politik, sebuah istilah yang menurut pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, tidak memiliki makna hukum di Indonesia.
Kondisi tersebut diperparah dengan gejolak di internal otorita IKN. Pada tahun 2024, kepala dan wakil kepala badan yang mengawasi pembangunan IKN memutuskan untuk mengundurkan diri, memicu spekulasi lebih lanjut tentang kemandekan proyek. Alhasil, target populasi 1,2 juta orang di IKN pada 2030 tampaknya jauh panggang dari api. Hingga saat ini, hanya sekitar 2.000 pegawai negeri sipil (PNS) dan 8.000 pekerja konstruksi yang benar benar mendiami IKN.
Meskipun blok apartemen, gedung kementerian, rumah sakit, jalan raya, sistem air, dan bandara telah dibangun, gambaran yang disajikan The Guardian adalah jalanan yang sebagian besar kosong, hanya diisi segelintir tukang kebun dan wisatawan “penasaran” yang berkeliaran. “IKN saat ini termasuk sudah menjadi kota hantu,” ujar Herdiansyah Hamzah kepada The Guardian. Ia menambahkan, “Ibu kota baru bukan prioritas bagi Prabowo. Secara politis, ia bak mati segan, hidup tak mau.”
Namun, di tengah sorotan kritis ini, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, tetap optimistis. Ia mengutip janji Presiden Prabowo kepadanya, “‘Saya berkomitmen untuk melanjutkan dan menyelesaikan ini lebih cepat’.” Basuki membantah bahwa mandeknya pembangunan IKN disebabkan oleh pengaruh politis, menegaskan, “Dananya sudah ada, komitmen politiknya juga sudah ada. Kenapa kita harus ragu?”
The Guardian juga mencatat dampak negatif yang dirasakan masyarakat lokal seiring perginya para pekerja konstruksi. Banyak usaha kecil yang semula diuntungkan kini terpaksa tutup. Para pekerja konstruksi yang masih bertahan mengeluhkan upah yang berkurang meski jam kerja bertambah.
Selain itu, kelompok lingkungan hidup Walhi, melalui Fathur Roziqin Fen, menyuarakan kekhawatiran mengenai kerusakan ekologis akibat penebangan hutan untuk pembangunan IKN. “Masyarakat lokal kehilangan ekonomi dan lingkungannya,” kata Fathur.
Pemerintah Republik Indonesia sendiri membantah bahwa pembangunan IKN telah mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan. Pemerintah mengklaim telah melibatkan masyarakat adat dan memberikan kompensasi atas tanah mereka.
Kontroversi seputar IKN, dari pendanaan, komitmen politik, hingga dampak sosial dan lingkungan, terus menjadi perdebatan sengit baik di dalam maupun luar negeri, menyisakan pertanyaan besar tentang masa depan kota baru ini.
