JAKARTA -Komisi III DPR RI menegaskan pengusutan perkara dugaan penyadapan ilegal tidak boleh hanya dibatasi dan disederhanakan dengan pasal-pasal Undang-Undang ITE semata. Tindakan tersebut harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar.
Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburakhman, dalam rapat kerja dengan Kapolri di Gedung DPR RI, saat menjalankan fungsi pengawasan konstitusional.
“Komisi III DPR RI menegaskan bahwa pengusutan perkara ini jangan hanya dibatasi dan disederhanakan dengan pasal-pasal Undang-Undang ITE semata. Tindakan ini harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar,” ujar Habiburakhman.
Menurut Habiburakhman, Komisi III menyampaikan sikap tegas meminta diusutnya dugaan tindakan penyadapan ilegal yang dilakukan oleh kelompok Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, ribuan tokoh bangsa, hingga pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI.
Ia menilai tindakan tersebut sebagai kejahatan serius, pelanggaran hak asasi manusia, pengkhianatan terhadap konstitusi, serta ancaman nyata terhadap kedaulatan dan keamanan nasional.
“Bagaimana mungkin para petinggi institusi kepolisian yang dimandatkan oleh undang-undang untuk mengayomi, melindungi, dan menegakkan hukum, justru menyalahgunakan kewenangan dan instrumen negara untuk memata-matai kepala negara, tokoh-tokoh bangsa, dan lembaga pengawasnya sendiri. Perbuatan ini dapat diibaratkan menikam dari belakang,” tegasnya.
Habiburakhman menyebut, yang disasar dan dimata-matai secara ilegal adalah Kepala Negara Republik Indonesia beserta begitu banyak tokoh bangsa. Karena itu, pihaknya menduga hampir dapat dipastikan ada target politik kotor berskala amat besar di balik operasi gelap tersebut.
Terlebih lagi, Komisi III mengaku mendapat informasi bahwa mereka bukan hanya melakukan penyadapan ilegal, tetapi juga pemantauan atau surveillance ilegal, pemprofilan atau profiling ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal atau doxing, kriminalisasi dan penggunaan hukum sebagai sarana kepentingan politik atau lawfare, pembangunan opini di media sosial secara ilegal, penggalangan masyarakat untuk melakukan aksi mensabotase kebijakan pemerintah, sampai penggalangan dana dengan melakukan aktivitas bisnis ilegal.
“Rangkaian perbuatan tersebut secara langsung membahayakan keselamatan negara dan kepala negara, sekaligus mengancam keselamatan seluruh tumpah darah Indonesia,” katanya.
Dalam forum tersebut, Komisi III meneruskan aspirasi dan pertanyaan mendasar dari masyarakat yang diminta untuk dijawab secara tuntas. Ada tiga tuntutan utama:
1. Penerapan pasal-pasal makar dan pidana berat
Proses hukum tidak boleh berhenti pada jeratan formalitas UU ITE. Komisi III meminta seluruh penyidikan dibuka dengan pasal-pasal makar dan delik kejahatan terhadap keamanan negara.
2. Penghentian total operasi ilegal
Komisi III menuntut seluruh perangkat pengawasan ilegal dihentikan seketika dan data hasil sadapan diamankan serta diaudit oleh otoritas independen, agar tidak dijadikan alat intimidasi atau manipulasi politik.
3. Konsekuensi hukum dan institusional
Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum. Siapa pun yang terlibat, mulai dari pelaksana lapangan, pemberi perintah, pihak yang mengambil manfaat, baik berstatus sebagai pribadi, partai politik, tokoh politik, maupun kelompok politik, harus diproses pidana secara tegas.
“Kami di Komisi III DPR RI tidak akan mundur dalam membongkar skandal ini. Tokoh-tokoh bangsa tidak boleh diintimidasi, apalagi kepala negara tidak boleh dilecehkan martabat, privasi, dan keselamatannya oleh oknum aparat penegak hukum mana pun,” pungkas Habiburakhman.
