Jakarta, Kamis 12 November 2026 — Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto memaparkan hasil penyidikan dugaan penyadapan ilegal dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan. Perkara ini bermula dari laporan masyarakat yang masuk ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026, lalu ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
Perkara ini diduga berlangsung pada kurun 2025 hingga 2026, dan menyangkut dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
5 Tahap Modus Operandi yang Diungkap Kapolri
Kapolri menyebut, berdasarkan hasil penyidikan, dugaan modus operandi terdiri atas 5 tahapan: perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan terhadap end user, dan penghapusan data.
1. Perintah Penyadapan: Diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS. Perintah itu disebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp, tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.
2. Provisioning:* Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon target ke sistem LIMS tanpa verifikasi dan filterisasi keterkaitannya dengan perkara Pro Justitia.
3. Pelaksanaan Penyadapan: Melalui sistem PLX / PenLink X, petugas diduga mendengarkan dan mengekspor rekaman, lalu menuangkannya ke dalam transkripsi.
4. Pelaporan Berjenjang: Hasil penyadapan dilaporkan secara berjenjang kepada Kabagmon SU hingga Jenderal LSP sebagai end user.
5. Penghapusan Data: Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan di sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU. 4e15
Kapolri juga menyebut pada Oktober 2026 itu AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang dipakai untuk menyampaikan instruksi penyadapan, yang kemudian menimbulkan kecurigaan pelapor. 9a00
Dua Jalur: Resmi vs Atensi
Kapolri menjelaskan ada jalur resmi (Jalur A) yang mengacu pada Perkap Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009, yang mewajibkan permintaan tertulis penyidik. Di samping itu, diduga ada jalur internal yang disebut jalur atensi yang beroperasi tanpa surat permohonan penyidik. 4e15
4 Tersangka
Dalam perkara ini polisi telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka: mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
