JAKARTA, Lintas-Khatulistiwa.com – Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) meluruskan simpang siur informasi mengenai dugaan skandal penyadapan ilegal yang menargetkan nomor ponsel Presiden RI Prabowo Subianto.
Guna meredam spekulasi liar di tengah masyarakat, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan agar publik tidak mudah termakan oleh berita-berita yang belum terverifikasi kevalidannya.
Kapolri menegaskan, berdasarkan amatan dan analisis terhadap arah penyidikan tersebut, untuk saat ini tidak ditemukan bukti keterlibatan atau indikasi keterkaitan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pusaran kasus ini.
“Berdasarkan amatan dan analisis terhadap arah penyidikan tersebut, untuk saat ini sama sekali tidak ditemukan bukti keterlibatan atau indikasi keterkaitan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pusaran kasus ini.”
Pernyataan senada juga diberitakan sejumlah media, yang menyebut Kapolri menegaskan tidak ada indikasi keterlibatan Jokowi dalam dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. da3a
Langkah hukum yang diambil oleh Korps Bhayangkara dipastikan murni sebagai tindakan penegakan hukum internal yang berjalan profesional tanpa intervensi.
Fokus Pada Tersangka yang Sudah Ditetapkan
Saat ini, proses hukum difokuskan pada para tersangka yang telah ditetapkan. Bareskrim Polri sebelumnya mengumumkan penetapan tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal ini.
Tiga tersangka pertama diumumkan pada Selasa (3/11/2026), kemudian bertambah menjadi empat orang pada Kamis (5/11/2026).
Keempat tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. 5cd3
Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang melalui akses sistem _Lawful Interception Management System_ (LIMS) Polri tanpa melalui prosedur verifikasi atau surat permintaan resmi.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan, penyadapan diduga berlangsung sepanjang 2025-2026 tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum.
Menurut penyidik, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke server LIMS tanpa verifikasi, dan pada sekitar Oktober 2026 para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem LIMS. Laporan petugas pada 30 Oktober 2026 kemudian membuka perkara ini.
Pihak kepolisian berkomitmen mengusut tuntas perkara ini demi menjaga marwah institusi.
Kapolri Minta Jajaran Tetap Solid
Di tengah bergulirnya pemeriksaan berkas perkara, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto juga meminta kepada seluruh jajaran kepolisian di tanah air untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu rivalitas ataupun gosip internal.
Seluruh personel kepolisian diimbau agar menjaga soliditas institusi serta tetap fokus pada tugas utama mereka, yaitu melayani, mengayomi, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Kapolri juga menegaskan bahwa penanganan kasus harus ditempatkan sebagai proses penegakan hukum, bukan sebagai persoalan persaingan internal ataupun pertarungan kepentingan di tubuh Polri. da3a
Catatan Redaksi: _Semua pihak yang berstatus tersangka dalam berita ini tetap berasaskan praduga tak bersalah (presumption of innocence) sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap._
Editor: Redaksi http://Lintas-Khatulistiwa.com
–
