LINTAS-KHATULISTIWA.COM. Makassar, kembali menjadi sorotan nasional. Bukan karena prestasi, melainkan karena bara api amarah yang tak kunjung padam, berwujud tawuran antarwarga yang kini tidak hanya merenggut kedamaian, tetapi juga melalap habis rumah dan harta benda.
Peristiwa di Pekuburan Beroanging pada 18 November 2025 menjadi puncak eskalasi. Tujuh rumah semi permanen hangus, dua motor terbakar, dan yang paling mengkhawatirkan: upaya penertiban oleh aparat Kepolisian dan Pemadam Kebakaran (Damkarmat) justru disambut perlawanan, bukan dukungan.
Pertanyaan krusial muncul: Mengapa aparat kepolisian, yang sejatinya bertugas menjaga ketertiban, tampak tak berdaya dan kesulitan serius saat membubarkan massa di Tallo? Jawabannya terkuak, bukan hanya karena kurangnya personel, tetapi karena adanya “Tembok Tak Terlihat” yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri.
Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Devi Sujana, memberikan gambaran yang menyakitkan tentang realitas di lapangan. Ketika polisi berusaha memadamkan bentrok, mereka berhadapan dengan lawan yang tak terduga—warga sekitar, bahkan dari kalangan ibu-ibu.
“Beberapa kali kita terlibat pembubaran tawuran, sering kali kita mendapatkan perlawanan dari warga sekitar, termasuk dari ibu-ibu yang menghambat pengamanan,” ujar Devi.
Fenomena ini menunjukkan dimensi masalah yang lebih dalam dari sekadar kenakalan remaja atau perseteruan antar kelompok.
Pertama, Komodifikasi Konflik: Di beberapa area, tawuran telah menjadi siklus yang diinternalisasi. Ada segelintir warga yang merasa mendapatkan ‘perlindungan’ atau ‘identitas’ dari konflik ini. Ketika polisi datang, yang berusaha dihentikan bukan hanya tawuran, tetapi juga struktur sosial yang telah terbentuk di sekitar konflik tersebut.
Kedua, Kurangnya Kepercayaan dan Dukungan: Ketika warga, termasuk ibu-ibu, secara aktif menghalangi tugas polisi, ini mengindikasikan rendahnya kesadaran kolektif terhadap bahaya tawuran serta minimnya kepercayaan terhadap solusi yang ditawarkan aparat keamanan. Polisi, dalam momen tersebut, tidak lagi dianggap sebagai pelindung, melainkan sebagai pihak ‘luar’ yang mengganggu aktivitas lokal, seburuk apa pun aktivitas itu.
Bahkan, tingkat kericuhan mencapai titik di mana patroli polisi pun diserang, membuat upaya pencegahan dini menjadi pekerjaan yang sangat berisiko.
Dampak dari resistensi warga ini terasa hingga ke lini darurat. Saat api melalap tujuh petak rumah di Beroanging, Kepala Damkarmat Makassar Fadli Wellang mengonfirmasi bahwa timnya kesulitan menembus lokasi.
Bayangkan situasinya: Di satu sisi, kobaran api mengancam nyawa. Di sisi lain, lautan massa yang sedang bertikai atau menghambat lalu lintas membuat 15 armada Damkarmat terlambat tiba.
Temuan jeriken berisi bahan bakar di lokasi dan banyaknya ledakan petasan memperkuat dugaan bahwa api yang melahap rumah-rumah itu bukan sekadar efek samping, melainkan taktik disengaja dalam pusaran konflik. Ini adalah lonceng tanda bahaya bahwa konflik horizontal di Tallo telah bermetamorfosis menjadi aksi kriminalitas ekstrem yang mengancam keselamatan sipil massal.
Situasi yang kolaps, di mana otoritas sipil tertekan oleh resistensi massa, memaksa negara untuk menunjukkan ketegasan dengan menurunkan kekuatan yang berbeda: Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Bangun Nawoko, segera bertindak cepat. Penurunan 1 Satuan Setingkat Kompi (SSK) Yonkav 10/Mendagiri dan 1 Satuan Setingkat Peleton (SST) Kodim 1408/Makassar adalah langkah yang sangat strategis
Deterensi Maksimal: Kendaraan taktis dan kehadiran seragam loreng yang bergerak cepat memberikan efek deterensi (penggentar) yang jauh lebih instan dan efektif. Ini adalah simbol kekuatan negara yang tidak akan menoleransi anarkisme.
Kepercayaan Otoritas: Dalam situasi krisis, militer sering kali dilihat sebagai kekuatan netral yang murni bertujuan menjaga stabilitas. Hasilnya terlihat instan: atmosfer panas perlahan mencair, dan bentrok susulan berhasil dihindari.
Mayjen Bangun Nawoko menekankan bahwa kehadiran TNI adalah untuk memastikan stabilitas dan melindungi warga sipil, bukan untuk berpihak. Instruksi yang diberikan kepada prajurit adalah kombinasi antara ketegasan terukur dan profesionalisme tinggi.
Meskipun kekuatan militer mampu menciptakan kondisi “kondusif” secara cepat, Pangdam Bangun Nawoko menyadari bahwa kekuatan fisik hanyalah solusi sementara. Akar masalah tidak akan hilang sampai masyarakat sendiri yang menyadari pentingnya kedamaian.
Personel Kodim 1408/Makassar kini bertugas secara intensif berkoordinasi dengan Camat, Lurah, hingga tokoh adat dan agama. Tujuannya adalah meredam narasi provokatif dan membangun kembali jembatan dialog antara kelompok yang bertikai, khususnya Sapiria dan Borta.
Seperti yang ditekankan oleh AKBP Devi Sujana sebelumnya: “Yang bisa menghentikan tawuran itu sendiri adalah keinginan dari masyarakat. Itu yang paling utama.”
Kehadiran militer di Tallo adalah pengingat keras bahwa ketika kepolisian kesulitan karena kurangnya dukungan publik, negara akan menggunakan segala kekuatannya untuk memastikan hak warga negara untuk hidup damai terlindungi. Namun, upaya ini akan sia-sia jika kesadaran kolektif warga Tallo tidak bangkit.
Tallo kini berada di persimpangan jalan: Apakah konflik di Pekuburan Beroanging akan menjadi catatan kelam yang disudahi, ataukah ia akan terus menjadi siklus kekerasan yang memakan korban dari warga mereka sendiri. Jawabannya terletak di tangan masyarakat Tallo, bukan sepenuhnya di tangan senjata aparat.
