LINTAS-KHATULISTIWA.COM. Jakarta, 7 November 2025 – Sebuah babak baru dalam upaya transformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi dimulai. Presiden Prabowo Subianto pada Jumat sore ini, melantik 10 anggota Komite Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka Jakarta. Pelantikan ini menandai langkah konkret dan serius pemerintah dalam mewujudkan Polri yang lebih profesional, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi publik.
Dalam suasana khidmat yang dimulai tepat pukul 16.00 WIB, Presiden Prabowo memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan para anggota komite. Setelah lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya, satu per satu nama besar yang akan mengemban tugas berat ini mengucapkan janji setia.
“Demi Allah saya bersumpah… bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan setulus-tulusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” demikian penggalan sumpah yang bergema, disusul ikrar untuk mengutamakan etika dan bekerja penuh tanggung jawab.
Seluruh anggota komite, berbalut jas hitam, dasi biru muda, dan peci hitam seragam, tampak serasi dan penuh wibawa. Presiden Prabowo, berdiri tegap di hadapan mereka, menyaksikan penandatanganan berita acara pelantikan yang menjadi simbol komitmen kolektif ini.
Komite ini bukanlah perkumpulan biasa. Komposisinya adalah perpaduan strategis antara tokoh hukum terkemuka, mantan pejabat tinggi negara, serta figur-figur berpengalaman di lingkungan kepolisian. Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang diakui sebagai salah satu cendekiawan hukum terpandang di Indonesia, dipercayakan memimpin lembaga penting ini. Kehadirannya sebagai ketua diharapkan mampu memberikan arah dan pondasi kuat dalam merumuskan kebijakan reformasi yang komprehensif.
Bersama Jimly, turut dilantik sejumlah nama besar lainnya:
Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang dikenal ketegasannya dalam penegakan hukum.
Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Kumham, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, serta Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum dan HAM, membawa perspektif legislatif dan eksekutif dari kementerian
Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Kumham, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, menambahkan kekuatan hukum dan advokasi.
Tiga mantan Kapolri yang memiliki pemahaman mendalam tentang internal kepolisian: Tito Karnavian (juga Menteri Dalam Negeri), Idham Azis, dan Badrodin Haiti. Keberadaan mereka menjadi jaminan bahwa reformasi akan mempertimbangkan realitas dan tantangan di lapangan.
Ahmad Dofiri, Penasihat Khusus Presiden bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri, yang memiliki peran strategis dalam membantu Presiden.
Kapolri aktif, Listyo Sigit Prabowo, yang kehadirannya memastikan sinergi langsung antara komite dan institusi yang akan direformasi.
Pembentukan Komite Percepatan Reformasi Polri ini adalah respons terhadap tuntutan publik yang tak henti-hentinya menginginkan institusi kepolisian yang lebih bersih, transparan, dan berpihak kepada keadilan. Presiden Prabowo menegaskan bahwa komite ini dibentuk sebagai langkah nyata untuk mempercepat transformasi kelembagaan Polri agar lebih profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Mandat komite ini tidak ringan. Mereka akan bertugas menyusun arah kebijakan strategis untuk peningkatan tata kelola dan pelayanan publik di tubuh kepolisian, mulai dari rekrutmen, pendidikan, sistem promosi dan mutasi, hingga penanganan aduan masyarakat dan penegakan hukum. Tantangan reformasi internal Polri sangat kompleks, melibatkan perubahan budaya, sistem, dan mentalitas yang telah mengakar.
Dengan keberadaan tokoh-tokoh sekaliber ini, harapan publik memuncak. Komite Percepatan Reformasi Polri di bawah kepemimpinan Jimly Asshiddiqie diharapkan tidak hanya memberikan rekomendasi di atas kertas, tetapi juga mendorong implementasi perubahan yang signifikan dan terukur. Ini adalah momentum emas bagi Polri untuk kembali meraih kepercayaan penuh masyarakat, menjadi garda terdepan penegakan hukum yang berintegritas dan profesional, serta benar-benar menjadi pelayan dan pelindung rakyat. Mata seluruh bangsa kini tertuju pada kerja keras komite ini, menantikan lahirnya Polri baru yang menjadi kebanggaan Indonesia. (*)
