LINTAS-KHATULISTIWA.COM Pangkep, 29 April 2025 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, siap menggelar rapat dengar pendapat yang fokus pada isu-isu penempatan dan penghentian tenaga harian lepas (THL), serta keterkaitannya dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Rapat ini diadakan pada hari Rabu, 30 April 2025, pukul 15.00 WITA, di Ruangan Sidang B DPRD Kabupaten Pangkep.
Berdasarkan Surat Edaran Nomor 175/257/DPRD, rapat dengar pendapat ini melibatkan anggota DPRD Komisi 1 dan Komisi 2 Kabupaten Pangkep. Undangan resmi telah dikirimkan kepada sejumlah pihak terkait, termasuk pejabat pemerintah daerah, lembaga kesehatan, dan organisasi mahasiswa. Ketua Komisi 1 DPRD Pangkep menyatakan bahwa acara ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan masukan guna menangani isu-isu ketenagakerjaan di sektor publik, khususnya mengenai kebijakan acara serta penghentian THL yang selama ini menjadi sorotan masyarakat.
Untuk Peserta yang Diundang
Rapat ini akan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan diskusi berlangsung secara komprehensif. Beberapa figur kunci yang diundang meliputi:
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pangkep , yang diharapkan memberikan penjelasan terkait prosedur transmisi dan penghentian pegawai.
Sekretaris DPRD Kabupaten Pangkep , sebagai perwakilan dewan internal.
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Siang , yang kemungkinan akan membahas dampak kebijakan ini terhadap sektor kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep , untuk memberikan wawasan tentang tenaga kesehatan harian lepas.
Kepala Bagian Hukum Kabupaten Pangkep , yang akan memastikan aspek hukum dalam diskusi.
Camat Ma’rang , sebagai perwakilan pemerintah daerah tingkat bawah.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Pangkep , serta perwakilan Aliansi Gerakan Mahasiswa Pangkep , yang mewakili suara pemuda dan masyarakat sipil.
Keikutsertaan organisasi mahasiswa dalam rapat ini menunjukkan upaya DPRD untuk melibatkan elemen masyarakat dalam pembahasan kebijakan publik. Seperti disampaikan dalam surat undangan, rapat akan diadakan secara resmi dan diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat disampaikan ke tingkat pusat, termasuk BKN dan Komisi 2 DPR RI.
Agenda utama rapat membahas informasi seputar pemberhentian dan penghentian tenaga harian lepas, yang sering kali menjadi isu sensitif di daerah. Permasalahan ini meliputi aspek ketenagakerjaan, hak-hak pekerja, dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan lembaga pusat seperti BKN. Komisi 2 DPR RI yang membidangi urusan pemerintahan dan otonomi daerah, juga disebutkan dalam agendanya, mengindikasikan adanya upaya untuk menyelaraskan kebijakan lokal dengan regulasi nasional.
Isu yang disebut THL sering dikaitkan dengan status pegawai yang buruk, gaji yang tidak stabil, dan potensi pelanggaran hak asasi. Rapat ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret, seperti rekomendasi perbaikan sistem rekrutmen atau peninjauan ulang terhadap kebijakan BKN. Seorang sumber dari DPRD Pangkep mengatakan, “Kami ingin memastikan bahwa semua pihak yang terlibat agar kebijakan ini lebih adil dan transparan, terutama bagi tenaga harian lepas yang telah berkontribusi di sektor publik.”
Rapat ini diselenggarakan berlangsung selama beberapa jam, dengan format yang mencakup presentasi dari masing-masing pihak dan sesi tanya jawab. Jika diperlukan, hasil rapat dapat menjadi dasar untuk laporan resmi yang disampaikan kepada pemerintah pusat.
RDP ini menandakan komitmen DPRD Kabupaten Pangkep untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia pemerintahan. Bagi masyarakat Pangkep, khususnya para tenaga harian lepas di sektor kesehatan dan masyarakat lainnya, rapat ini menjadi harapan untuk perbaikan kondisi kerja. Beberapa aktivis aktivis yang diundang berharap dapat menyuarakan aspirasi masyarakat, terutama mengenai isu ketimpangan sosial dan akses pekerjaan.
DPRD Kabupaten Pangkep meminta semua pihak yang diundang untuk hadir tepat waktu guna kelancaran acara. Pengumuman ini juga menarik perhatian masyarakat untuk mengikuti perkembangan selanjutnya, yang mungkin disiarkan melalui media lokal atau situs resmi DPRD.
Masyarakat dan Publik berharap Rapat dengar pendapat ini diharapkan tidak hanya menghasilkan diskusi yang produktif, tetapi juga langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem kepegawaian di Kabupaten Pangkep.
(Sumber : Surat Edaran DPRD Kabupaten Pangkep)
