LINTAS-KHATULISTIWA.COM Pangkep-, Pasar di Desa Biringere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tengah berjuang menghadapi masalah yang terus-menerus muncul: sampah yang merajalela dan fasilitas yang terbengkalai. Masalah ini tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap kesehatan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sampah yang menumpuk, fasilitas yang rusak, dan kurangnya pengelolaan sampah yang tepat berkontribusi terhadap kemerosotan, yang berdampak pada segala hal mulai dari kesehatan masyarakat hingga ekonomi lokal.
Sampah berserakan menjadi pemandangan umum, terutama di belakang Pasar Tonasa 2, khususnya di area tempat para pedagang ikan dan sembako berjualan. Tumpukan sampah ini menimbulkan bau tak sedap yang menyebar ke udara, sehingga pasar menjadi tempat yang tidak diinginkan.
Akar permasalahannya tampaknya terletak pada kurangnya infrastruktur pembuangan sampah yang memadai. “Tidak tersedia tempat sampah, sehingga sampah berserakan begitu saja di sekitar pedagang,” tutur seorang sumber yang telah puluhan tahun bekerja di Pasar Tonasa kepada Lintas-Khatulistiwa.com, Sabtu, 19 April 2025. Sumber yang tidak mau disebutkan namanya itu menjelaskan, “Ini sudah berlangsung lama, dan sampahnya jarang diangkut. Kadang-kadang dibakar begitu saja.” Buktinya, tumpukan sampah yang bercampur aduk, baik organik maupun anorganik, bahkan popok bekas, berserakan di sana.
Meskipun para pedagang dilaporkan membayar untuk distribusi limbah dan layanan pembersihan, situasinya tetap buruk. Hal ini menunjukkan adanya kerusakan serius dalam sistem pengelolaan limbah dan potensi penyalahgunaan dana.
Dampak kesehatan dari kelalaian ini sangat signifikan. “Sampah ini dapat menyebabkan masalah kesehatan, Pak,” sumber itu menjelaskan, “seperti penyakit menular dan masalah pernapasan. Pencemaran lingkungan juga merupakan masalah serius.”
Kondisi Pasar Tonasa 2 yang tidak bersih dan tidak sedap dipandang juga berdampak negatif terhadap perekonomian setempat. Kurangnya kebersihan membuat pembeli enggan berbelanja, sehingga mengurangi aktivitas ekonomi pedagang. “Itu sebabnya tidak ada yang berjualan di blok ini,” ungkap sumber itu, “karena orang-orang tidak nyaman melihat semua sampah dan menciumnya, terutama saat hujan.”
Kondisi pasar yang buruk diperparah dengan fasilitas umum yang rusak. Misalnya, toilet umum dalam kondisi rusak. Hanya ada dua bilik, salah satunya digembok dan tidak dapat digunakan. Bilik lainnya sangat kotor dan jelas telah lama terbengkalai. “Ini bukan sesuatu yang ingin di bicarakan, tetapi perlu ditangani,” kata pedagang lainnya. Kurangnya toilet yang berfungsi khususnya menjadi tantangan bagi wanita.
Ironisnya, terdapat menara air di dekat toilet, namun air tidak mengalir ke fasilitas toilet pasar. Seorang pedagang menduga air dialihkan ke rumah-rumah warga. Penjual juga menyebutkan bahwa tanah tersebut berstatus Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Semen Tonasa, tetapi dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pangkep. Mereka juga mengidentifikasi kepala pasar Kamaaruddin.
Pedagang lain mengeluhkan minimnya perhatian terhadap penataan pasar, padahal pasar memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian desa-desa di sekitar Kecamatan Bungoro.
Para pedagang berharap informasi ini menjadi pendorong bagi Pemerintah Kabupaten Pangkep, Kepala Desa Biringere, dan PT Semen Tonasa untuk berkolaborasi dan mengevaluasi kembali fasilitas terbengkalai dan pengelolaan sampah di Pasar Tonasa 2.
Usai melakukan wawancara dengan pedagang dan konsumen, Lintas-Khatulistiwa.com menghubungi Kepala Desa Biringere, Muh. Sawir yang menyampaikan keresahannya terhadap pengelolaan dan fasilitas pasar yang masih kurang maksimal, termasuk toilet umum dan pengelolaan sampah.
Muh. Sawir menjelaskan bahwa kemampuan pemerintah desa untuk campur tangan dalam pengelolaan pasar terbatas, karena lahannya dimiliki oleh PT Semen Tonasa dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten. Ia menyarankan, jika pasar itu diserahkan kepada desa, pengelolaannya bisa lebih efektif, salah satunya dengan memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengelolanya, apalagi jika mempertimbangkan retribusi yang dipungut dari pedagang.
Muh. Sawir juga menyinggung soal pembahasan masalah ini secara langsung dengan Direktur Utama PT Semen Tonasa dalam rapat dengar pendapat yang difasilitasi DPRD Kabupaten Pangkep. Meski berharap ada perbaikan, namun keputusan akhir tetap berada di tangan PT Semen Tonasa dan Pemerintah Kabupaten. “Kami hanya prihatin dengan keluhan pedagang terkait fasilitas umum, seperti toilet,” katanya. “Kami sudah lama mengusulkan agar kami yang mengurus pasar di Desa Biringere, tetapi perlu ditegaskan bahwa kami tidak sepenuhnya independen. Tentu ada keterlibatan dari PT Semen Tonasa sebagai pemegang HGU dan pemerintah daerah sebagai pihak yang paling berwenang.”
Situasi di pasar Desa Biringere menyoroti kebutuhan mendesak akan tindakan kolaboratif untuk mengatasi masalah mendesak terkait pengelolaan limbah dan pemeliharaan fasilitas. Hanya melalui kerja sama antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan PT Semen Tonasa, pusat komunitas vital ini dapat dikembalikan menjadi tempat yang bersih, sehat, dan berkembang baik bagi pedagang maupun konsumen.
Sumber: Liputan Lintas-khatuli stiwa.com
